Follow
Sistem pencairan KJP berubah, Disdik DKI lakukan sosialisasi ulang
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta memutuskan perubahan sistem pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Mulai tahun 2015, bantuan pendidikan hanya dapat dilakukan dengan metode transaksi elektronik atau non-tunai.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, pihaknya tengah melakukan sosialisasi terhadap penggunaan sistem yang baru ini. Tujuannya agar semua informasi terkait perubahan pencairan dana KJP dapat tersampaikan dengan baik.
"Kami ingin seluruh kepala sekolah turut berpartisipasi dalam mengawasi KJP. Diharapkan, melalui kegiatan sosialisasi ini sekaligus menjadi informasi terpusat bagi semua kepala sekolah untuk disampaikan kembali kepada para siswa calon penerima KJP," jelasnya saat dihubungi, Kamis (21/5).
-
Bagaimana mekanisme pencairan KJP Plus? Adapun terkait pencairan bantuan, menurut dia, dilakukan dalam beberapa tahapan dan pada tahap pertama terdiri dari dua gelombang. 'Pada tahap ini merupakan penerima yang memang benar-benar membutuhkan atau sebagai warga kurang mampu sampai dengan warga rentan,' katanya.
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Dimana JKN diterapkan? Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan Program JKN akan tetap menjadi prioritas, lalu diperbaiki serta disempurnakan agar penerima manfaat tetap sasaran dan memperluas jangkauan.
-
Apa itu JKN? Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan telah menjadi salah satu kebijakan paling signifikan dalam sektor kesehatan di Indonesia.
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti? 'KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,'
-
Kapan ATM mulai digunakan di Indonesia? Saat itu, BDB menjalin kerja sama dengan Chase Manhattan Bank untuk bisa mendapatkan layanan ATM.
Dia menambahkan, sosialisasi pencairan KJP 2015 di 11 Suku Dinas (Sudin) Pendidikan di Jakarta, akan dilakukan mulai tanggal 21 Mei hingga 5 Juni 2015. Berdasarkan rancangan APBD 2015, anggaran pemberian KJP sebesar Rp 3 triliun.
"Ditujukan bagi 612.000 calon penerima dengan jenjang pendidikan SD, MI, SDLB, SMP, MTS, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan PKBM, baik negeri maupun swasta. Dengan estimasi penerima KJP di tahun 2014 sebanyak 572.000 peserta dan estimasi penambahan jumlah calon penerima KJP di tahun 2015, naik 7,6 persen sebanyak 39.000 peserta," ungkapnya.
Arie mengungkapkan, pendataan telah dilakukan secara online oleh masing-masing sekolah melalui situs http://kjp.disdikdki. Berdasarkan info yang berakhir pada 5 Februari 2015, pukul 24.00 WIB, jumlah penerima KJP di tahun ini berjumlah 489.150 siswa.
"Terdiri dari 291.900 (59,67 persen) calon penerima KJP dari sekolah negeri dan 197.250 (44,33 persen) dari sekolah swasta," katanya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini mengatakan, jumlah peserta penerima KJP di tahun ini mengalami penurunan sekitar 20,07 persen dari estimasi awal.
"Penyebabnya karena pendataan dilakukan secara menyeluruh dan selektif dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sehingga dihasilkan data calon penerima yang tepat sasaran, serta mengurangi terjadinya duplikasi penerima KJP," tutupnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kebijakan pembayaran menggunakan non tunai sudah berlaku sejak lama.
Baca Selengkapnya
Masyarakat terutama pedagang, dan pengunjung pasar kini semakin dimudahkan dengan layanan perbankan digital.
Baca Selengkapnya
Tidak hanya itu, JakCard juga dapat digunakan di sejumlah ruas tol seperti Jagorawi, JORR, Bogor Outer Ring Road, ruas tol dalam kota hingga tol Bali-Mandara.
Baca Selengkapnya
Digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.
Baca Selengkapnya
Menurut data Hippindo, transaksi digital seperti QRIS juga dapat meningkatkan jumlah transaksi terhadap para anggotanya.
Baca Selengkapnya
Metode yang digunakan mengurangi penggunaan uang fisik atau cashless.
Baca Selengkapnya
Penerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca Selengkapnya
Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca Selengkapnya
Bank DKI akan mendapatkan keuntungan dalam hal perluasan layanan kepada nasabah, peningkatan kualitas layanan.
Baca Selengkapnya
Literasi keuangan adalah kunci dalam membentuk masa depan keuangan yang kuat.
Baca Selengkapnya
IKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.
Baca Selengkapnya