Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sistem pencairan KJP berubah, Disdik DKI lakukan sosialisasi ulang

Sistem pencairan KJP berubah, Disdik DKI lakukan sosialisasi ulang Kartu Jakarta Pintar. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta memutuskan perubahan sistem pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Mulai tahun 2015, bantuan pendidikan hanya dapat dilakukan dengan metode transaksi elektronik atau non-tunai.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, pihaknya tengah melakukan sosialisasi terhadap penggunaan sistem yang baru ini. Tujuannya agar semua informasi terkait perubahan pencairan dana KJP dapat tersampaikan dengan baik.

"Kami ingin seluruh kepala sekolah turut berpartisipasi dalam mengawasi KJP. Diharapkan, melalui kegiatan sosialisasi ini sekaligus menjadi informasi terpusat bagi semua kepala sekolah untuk disampaikan kembali kepada para siswa calon penerima KJP," jelasnya saat dihubungi, Kamis (21/5).

Dia menambahkan, sosialisasi pencairan KJP 2015 di 11 Suku Dinas (Sudin) Pendidikan di Jakarta, akan dilakukan mulai tanggal 21 Mei hingga 5 Juni 2015. Berdasarkan rancangan APBD 2015, anggaran pemberian KJP sebesar Rp 3 triliun.

"Ditujukan bagi 612.000 calon penerima dengan jenjang pendidikan SD, MI, SDLB, SMP, MTS, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan PKBM, baik negeri maupun swasta. Dengan estimasi penerima KJP di tahun 2014 sebanyak 572.000 peserta dan estimasi penambahan jumlah calon penerima KJP di tahun 2015, naik 7,6 persen sebanyak 39.000 peserta," ungkapnya.

Arie mengungkapkan, pendataan telah dilakukan secara online oleh masing-masing sekolah melalui situs http://kjp.disdikdki. Berdasarkan info yang berakhir pada 5 Februari 2015, pukul 24.00 WIB, jumlah penerima KJP di tahun ini berjumlah 489.150 siswa.

"Terdiri dari 291.900 (59,67 persen) calon penerima KJP dari sekolah negeri dan 197.250 (44,33 persen) dari sekolah swasta," katanya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini mengatakan, jumlah peserta penerima KJP di tahun ini mengalami penurunan sekitar 20,07 persen dari estimasi awal.

"Penyebabnya karena pendataan dilakukan secara menyeluruh dan selektif dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sehingga dihasilkan data calon penerima yang tepat sasaran, serta mengurangi terjadinya duplikasi penerima KJP," tutupnya.

(mdk/efd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pembayaran Ujian SIM Tak Lagi Tunai, Harus Via Bank
Pembayaran Ujian SIM Tak Lagi Tunai, Harus Via Bank

Kebijakan pembayaran menggunakan non tunai sudah berlaku sejak lama.

Baca Selengkapnya
Tak Perlu Bawa Uang Tunai, Belanja di Pasar Tradisional Ini Bisa Pakai Transaksi Digital
Tak Perlu Bawa Uang Tunai, Belanja di Pasar Tradisional Ini Bisa Pakai Transaksi Digital

Masyarakat terutama pedagang, dan pengunjung pasar kini semakin dimudahkan dengan layanan perbankan digital.

Baca Selengkapnya
KJP Plus dan KJMU Tahap 2 Dicairkan Bertahap Mulai 6 Desember 2024, Segini Kuotanya
KJP Plus dan KJMU Tahap 2 Dicairkan Bertahap Mulai 6 Desember 2024, Segini Kuotanya

Pencairan dana bagi penerima baru KJP Plus dan KJMU tahap II 2024 baru bisa dilakukan setelah selesainya proses pembukaan rekening.

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, JakCard Bank DKI Kini Bisa Digunakan Sebagai Tiket KRL
Kabar Gembira, JakCard Bank DKI Kini Bisa Digunakan Sebagai Tiket KRL

Tidak hanya itu, JakCard juga dapat digunakan di sejumlah ruas tol seperti Jagorawi, JORR, Bogor Outer Ring Road, ruas tol dalam kota hingga tol Bali-Mandara.

Baca Selengkapnya
Cair Hari Ini, Begini Cara Mudah Cek Penerima KJP dan KJMU
Cair Hari Ini, Begini Cara Mudah Cek Penerima KJP dan KJMU

Pemprov DKI mulai mencairkan dana bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap 2

Baca Selengkapnya
Transformasi Layanan, Transaksi Pengeluaran Anggaran Daerah Bisa Dipantau Secara Real Time
Transformasi Layanan, Transaksi Pengeluaran Anggaran Daerah Bisa Dipantau Secara Real Time

Digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.

Baca Selengkapnya
Hippindo Ungkap Enaknya Pakai QRIS dalam Berbisnis, Penyedia Teknologi Digital Beberkan Faktanya
Hippindo Ungkap Enaknya Pakai QRIS dalam Berbisnis, Penyedia Teknologi Digital Beberkan Faktanya

Menurut data Hippindo, transaksi digital seperti QRIS juga dapat meningkatkan jumlah transaksi terhadap para anggotanya.

Baca Selengkapnya
Dana KJP dan KJMU Tahap II di Jakarta Cair 6 Desember, Intip Besaran dan Syaratnya
Dana KJP dan KJMU Tahap II di Jakarta Cair 6 Desember, Intip Besaran dan Syaratnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pencairan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap soal Coretax, Masyarakat Bisa Bayar Pajak Gunakan Saldo Deposit
Penjelasan Lengkap soal Coretax, Masyarakat Bisa Bayar Pajak Gunakan Saldo Deposit

Deposit Pajak merupakan fitur yang memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang belum terikat ke suatu jenis pajak tertentu.

Baca Selengkapnya
Wagub Sulut Hadiri Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Wagub Sulut Hadiri Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Metode yang digunakan mengurangi penggunaan uang fisik atau cashless.

Baca Selengkapnya
Pemprov Jakarta Cairkan KJP Plus pada 460.143 Penerima
Pemprov Jakarta Cairkan KJP Plus pada 460.143 Penerima

Penerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu

Baca Selengkapnya
Anggaran Bansos di Jakarta Capai Rp18,2 Triliun, Dana KJP Ditambah Rp200 Miliar
Anggaran Bansos di Jakarta Capai Rp18,2 Triliun, Dana KJP Ditambah Rp200 Miliar

Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.

Baca Selengkapnya