Follow
Siti Zuhro Jadi Tim Uji Kelayakan & Kepatutan Cawagub DKI
Merdeka.com - DPD Partai Gerindra DKI Jakarta telah menunjuk dua nama sebagai tim uji kelayakan dan uji kepatutan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Awalnya, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik telah menunjuk Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarief.
Selain Syarief, Partai Gerindra telah menunjuk peneliti senior dari LIPI, Siti Zuhro. "Profesor Siti Zuhro peneliti senior LIPI," kata Syarief saat dihubungi di Jakarta, Kamis (15/11).
Dia beralasan peneliti dapat memberikan beberapa masukan ketika proses uji kelayakan dan uji kepatutan itu. Syarief menyebut pihaknya telah memberitahukan penindakan tersebut kepada Zuhro.
-
Siapa yang beri saran itu? Laporan terbaru dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar Apple, menyoroti kekhawatiran yang diajukan oleh beberapa toko resmi Apple.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa yang ditemukan peneliti? Para peneliti menggambarkan spesies baru dari genus Calotes di Tiongkok selatan dan Vietnam utara.
-
Apa yang diteliti? Analisis terhadap lebih dari 4.000 artefak batu yang ditemukan di sebuah pulau di barat laut Australia memberikan gambaran kehidupan suku Aborigin puluhan ribu tahun yang lalu.
-
Siapa yang meminta pendukung rekam bukti kecurangan? Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta jajaran pendukung paslon nomor tiga untuk merekam segala bentuk kecurangan yang ditemukan selama Pilpres 2024.
-
Kenapa TPN Ganjar-Mahfud minta pendukung rekam bukti kecurangan? 'Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada. kita ini gampang mengatakan pelanggaran itu ada, tapi selalu abai dalam mendokumentasi pelanggaran ini,' tutur Todung di Media Center Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
Selanjutnya kata Syarief, bersama tim uji kelayakan dan uji kepatutan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana akan bertemu pada Sabtu, 17 November 2019 mendatang.
"Saling berkenalan, berembuk, terus menyusun kerangka kerja sama time line," ucapnya.
Sementara itu ketika di hubungi secara terpisah, Zuhro mengaku telah diberitahukan keputusan penunjukan tersebut melalui saluran telepon oleh pihak Partai Gerindra. Dia juga mengatakan telah menyetujui sebagai salah satu tim uji kepatutan dan kelayakan.
"Saya di telepon Pak Ketua Gerindra, Pak Taufik. Katanya (surat) akan dikirim, tapi saya belum baca," jelasnya.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPK tidak menjelaskan secara detail soal apa saja yang materi pemeriksaan terhadap Zahir.
Baca Selengkapnya
Yusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.
Baca Selengkapnya
KPK akan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang masuk.
Baca Selengkapnya
Gelak Tawa Kubu Prabowo-Gibran Tanya soal Nepotisme: Apa itu Hasil Penerawangan Saudara Ahli?
Baca Selengkapnya
Polda Metro Jaya siap menghadapi gugatan pra peradilan KPK Firli Bahuri terkait penetapan tersangka
Baca Selengkapnya
Rapat dewan etik Persepi akan dilakukan secara tertutup malam ini, Senin (28/10), dengan sejumlah materi pembahasan.
Baca Selengkapnya
Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto akhirnya buka suara kasus dugaan pemerasan diduga dilakukan pimpinan KPK ke Mentan SYL.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PBB Yuslir Ihza Mahendra ditunjuk Prabowo menjadi Ketua tim hukum untuk sengketa pilpres
Baca Selengkapnya
Febri membenarkan draf pendapat hukum tersebut memang disusun oleh dirinya dan Rasamala.
Baca Selengkapnya
Karyoto mengatakan, salah satunya yakni alasan subyektif sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
Baca Selengkapnya
Febri mengaku hanya saat penyelidikan dirinya menjadi kuasa hukum dari politikus NasDem itu.
Baca Selengkapnya
KPK memberikan kewenangan sepenuhnya atas laporan tersebut ke Dewas KPK.
Baca Selengkapnya