Soal becak, Anies-Sandi diminta lakukan kajian sebelum buat kebijakan

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperbolehkan kembali becak beroperasi di ibu kota. Namun kebijaksanaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu hingga kini menuai kritikan dari berbagai elemen dan masyarakat, termasuk dari pihak Polda Metro Jaya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengingatkan, agar Anies kembali mengkaji kebijakan yang masuk dalam kontrak politik tersebut. Terutama, dia menambahkan, melihat kajian dari sisi hukum dan ekonomi.

"Sampai saat ini becak juga saya sampaikan bahwa seyogyanya pemerintah daerah sementara ini mengkaji dua, kajian hukum dan kajian ekonomi sosial. Kajian hukum karena udah ada aturan yang berlaku, itu yang harus dikaji yang sudah berlaku tentang pelarangan becak, Perda No 8 tahun 2017 pasal 29. Kemudian kajian ekonomi sosialnya," katanya di Polda Metro Jaya, Jumat (2/2).

Dia menambahkan, bila becak diperbolehkan akan berpeluang urbanisasi masyarakat luar akan datang ke Jakarta.

"Kemudian kita tahu juga masalah faktor nanti kemacetan, pelanggaran yang dilakukan becak. Yang dulu aja kita lihat becak, sepeda motor ini melawan arus terus juga terjadi banyak korban kecelakaan. Jadi ini harus diperhitungkan oleh Pemda apabila akan diberlakukan operasional becak di Jakarta," tegasnya.

Menurut Halim, dirinya telah memberikan beberapa rekomendasi. Salah satunya terkait angkutan umum. Seperti diketahui juga, kembalinya becak merupakan janji kampanye Anies-Sandi. Halim menegaskan, agar janji itu tak membuat masalah baru di Jakarta.

"Tapi kita katakan harus dikaji terus secara komprehensif agar tidak menimbulkan masalah baru, itu poin tiga yang saya sampaikan. Jadi kalau buat kebijakan, dianalisa keseluruhan apa, ada enggak dampak ke depan yang terjadi," pungkasnya.