Soal dana operasional Rp 54 M, Ahok tegaskan 'ini untuk bantuan'

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, mempertanyakan pengajuan dana operasional gubernur dan wagub dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2016 senilai Rp 54 miliar setahun. Taufik menilai, jumlah dana operasional tersebut terlalu besar jika dibanding dengan gaji 106 anggota DPRD.

Menanggapi hal itu, Gubenur DKI Jakarta Basuki T Purnama, menjelaskan pengajuan dana yang dimaksud sebagai biaya operasional gubernur dan wagub DKI sehari-hari, termasuk menjawabi keluhan masyarakat DKI.

"Kenapa uang operasional itu ada, untuk bantuan-bantuan, sumbangan, beasiswa orang-orang sekolah, beliin kursi roda segala macam, termasuk menebus uang yang SPP-nya nyangkut. Itu semua pakai operasional," ujar Ahok, sapaannya, di Hotel Sari Pan Pacifik, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).

Menurut Ahok, jika pun tak terpakai, dana itu akan dikembalikan ke Kemenkeu. Tahun lalu, kata dia, telah diserahkan anggaran yang tak terpakai sebesar Rp 3,8 miliar. Sehari-hari, kata dia, dana operasional itu tak ia pegang, namun disimpan dalam bentuk rekening bank.

"Kalian masih ingat enggak dulu setiap tahun saya kembalikan Rp 3,8 miliar? Jadi dana operasional itu dibagi, ada sebagian kalau enggak salah 40 atau berapa persen kita taruh di Biro KDH," jelasnya.

"Saya mungkin menaruh uang operasional di rekening Bank. Makanya kemarin dengan KPK, kita juga bahas operasional dipakai ke mana saja karena itu semua ada transaksinya," papar dia.

Menurut Ahok, dana operasional tak ia gunakan sendiri bersama Wagub. Dana itu pun dibagi keempat pihak untuk biaya operasional yakni, untuk kepentingan masyarakat, biaya operasional pengamanan TNI, bantuan dan keperluan operasional lainnya.

"Uang operasional haknya itu dibagi 4, untuk kepentingan masyarakat ada sumbangan, pernikahan, buat keamanan seperti buat TNI/Polri kan kita kasih makan kalau ada demo segala macam termasuk beresin Kali Ciliwung semua kamu kira miliar-miliar itu darimana duitnya?" jelas dia.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, dana operasional yang diajukan itu sebenarnya adalah hak kepala daerah. Tapi syaratnya tidak boleh dimasukkan dalam rekening pribadi.

"Jadi sebetulnya kalau secara kasar operasional itu semacam bagian hak dari kepala daerah, tapi enggak boleh masukin ke tabungan. Apalagi masuk kantong beli mobil dan buat anak sekolah. Enggak boleh karena enggak dipotong pajak. Itu yang saya bilang ke Pak Jokowi, kalau ini enggak diperbaiki kasihan kepala daerah yang jujur," tukas dia.

"Harusnya mungkin 10-20 persen dari operasional boleh kita ambil sebagai masukan, masa gaji beda dengan BUMD. Kalau yang korup mah enggak peduli dia sekali ngemplang Rp 40-30 miliar saja bunga sudah dapat. Kasihan kepala daerah yang uangnya pas-pasan. Ini yang kita buka. Dulu masa lupa saya kembaliin Rp 4,8 miliar dan Rp 3,8 miliar? Bisa enggak saya enggak mau balikin duit operasional? Boleh. Terus boleh enggak kita ngambil sampai 0,15 persen? Boleh. Saya hanya ambil 0,1 pakainya. Terakhir kita turunkan jadi 0,13 ini yang kita pakai. Taufik kan ingat dulu pernah nanya anak magang dibayar transport dari mana, operasional. Itu sudah ada kelompoknya. Jadi itu yang kita lakukan," pungkas dia.