Follow
Soal HMP, PDIP tegaskan kawal Ahok hingga selesai di Jakarta
Merdeka.com - Aliansi Masyarakat Jakarta Utara meminta DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan hak angket mereka ke hak menyatakan pendapat (HMP). Harapannya melalui mekanisme ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dapat dilengserkan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku, belum menerima laporan terkait rencana melanjutkan HMP. Sehingga dia tidak dapat memastikan kapan ada kelanjutannya.
"Belum dapat laporannya," kata Prasetio ketika dihubungi, Jumat (27/5).
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Siapa yang mengajukan hak angket? Syarat untuk mengajukan Hak Angket sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah adanya dukungan minimal 25% dari seluruh anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Terkait sikap PDI Perjuangan, dia mengungkapkan, belum dapat memberikan sikap terkait rencana tersebut. Sebab, perlu melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Secara pribadi, ya kami harus koordinasi dulu dengan ketua umum, dengan DPP," terangnya.
Prasetio menambahkan, hak angket yang kala itu diajukan oleh anggota dewan tidak harus berujung dengan HMP. Namun, dia mengingatkan, ada surat yang beredar dari DPP agar fraksi PDI Perjuangan mengawal pemerintahan saat ini sampai selesai.
"DPP sudah memerintahkan untuk mengawal pemerintahan, jadi kalau saya bilang akan mengawal ya mengawal," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca Selengkapnya
Namun dari hasil temuan di lapangan dan menyikapi aspirasi warga, Hasto klaim banyak yang kehilangan Ahok.
Baca Selengkapnya
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca Selengkapnya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca Selengkapnya
Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca Selengkapnya
Anies menjamin NasDem, PKB, dan PKS tetap solid mendukung adanya hak angket.
Baca Selengkapnya
Hasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, ia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.
Baca Selengkapnya
Airlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca Selengkapnya
Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca Selengkapnya
Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.
Baca Selengkapnya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya