Soal iklan WIN-HT di badan bus, Ahok curiga ada indikasi korupsi

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan jika keterangan yang dilontarkan Kepala Dinas Pendapatan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawan adalah pendapat pribadi saja. Iwan sempat menyebut soal iklan dari partai politik di badan bus tidak dipungut biaya karena Peraturan Daerah (Pemda).

Ahok memang membenarkan adanya peraturan daerah yang membebaskan soal iklan reklame partai politik seperti pemasangan pamflet dan spanduk. Tetapi menurut Ahok pemasangan di badan bus merupakan jalur komersil sehingga dikenakan pajak.

"Sekarang pertanyaan saya, kalau itu dibilang belum komersil berarti kamu menguntungkan pemilik bus. Kalau kamu tidak pungut dari pemilik bus, sedangkan dia pungut (bayaran), lain halnya dia nempel ke mobilnya sendiri untuk kampanye, ini kan dia tempel kepada pemilik umum dan dia bayar kepada pemilik bus, berarti anda memberikan peluang dong," tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (25/4).

Ahok ingin Kepala Dinas Pendapatan Pajak DKI Jakarta itu lebih terbuka dalam memberikan penjelasan soal masalah itu. Karena nantinya akan mempersulit dirinya dalam memberikan pertanggungjawabannya ke depan.

Menurut Ahok, penjelasan Iwan yang menyebut iklan WIN-HT di badan bus tidak dipungut pajak melainkan membayar ke biro iklan mencurigakan dirinya. Ahok pun menegaskan tak segan-segan untuk menindak tegas masalah ini.

"Saya tanya WIN-HT bayar pajak enggak? Pasti bayar, dia bayar ke biro iklan, kok kamu tidak pungut, itu kan ada potensi orang dapat duit. Berarti kamu memperkaya orang dong. Itu sama dengan korupsi loh," katanya.

"Saya boleh gunakan delik ini nanti. Tapi capek aku ngomong sama orang itu, santun-santun ngomongnya," imbuhnya.