Soal isu pengunduran diri massal SKPD, Ahok beberkan kisah masa lalu

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah pernyataan anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif yang menyebut bakal ada pengunduran diri massal dari jajaran SKPD Pemprov DKI menyusul mundurnya Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Ahok sapaan akrabnya, memastikan jajaran SKPD di bawahnya tetap kondusif.

"Isu seperti itu mah sudah saya dengar sejak saya jadi wagub (Wakil Gubernur)," kata Ahok di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jalan Mawar RT 008/ RW 02, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (26/4).

Mundurnya Rustam, membuat memori Ahok kembali terbuka. Katanya, kejadian serupa juga terjadi saat dia masih menjabat wakil gubernur. Saat itu, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Novrizal menyatakan mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri Novrizal pada awal Desember 2013 itu karena alasan kesehatan. Keputusan Novrizal pun tak membuat efek domino ke PNS lain untuk latah ikut-ikutan mengundurkan diri.

"Pertama kali Pak Novrizal mundur, saya diancam yang sama. Kalau saya memecat orang di Dinas Perumahan maka semua eselon II akan mundur. Tetapi nyatanya kan enggak mundur," cerita Ahok.

Contoh lain, lanjut Ahok, terjadi saat dia sudah duduk di kursi gubernur. Dua pejabat DKI yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Haris Pindratno, dan Kepala Dinas Tata Air, Tri Djoko Sri Margianto juga mengundurkan diri.

Ahok menduga mundurnya kedua pejabat ini adalah karena tidak cocok dan tidak bisa mengikuti cara kerjanya. Menurutnya, kejadiannya hampir mirip dengan kasus Rustam saat ini.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menceritakan ketika Tri Djoko menyebut teori Ahok terlalu naif untuk mengatasi banjir. Padahal teorinya hanya membuat 1.086 sungai penghubung dan terhubung dengan baik, membuat penghubung tambahan, bendungan dan memperbaiki pompa air.

"Beliau enggak sepakat dengan teori saya. Dia katakan teori saya itu terlalu naif," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menilai langkah tersebut baru permulaan dari puncak gunung es dari kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Saya prihatin terhadap kondisi tatanan birokrasi ada akan ada dampaknya, nanti akan diikuti oleh pejabat-pejabat lain dan saya menyarankan Pak Gubernur berubah tata cara leadershipnya," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/4).

Menurutnya, Rustam sebagai seorang pemimpin sudah bekerja dengan baik. Namun, sayangnya usaha yang telah dilakukan bukan mendapatkan apresiasi tetapi malah mendapat caci maki. Padahal pekerjaan yang dilakukan merupakan instruksi dari pimpinannya.

"Santernya, gosipnya sih ada 23 kepala SKPD (yang berniat mengundurkan diri). Tapi juga belum tahu. Itukan menurut pandangan saya seperti gunung es, yang muncul baru Pak Rustam, di akhir tahun lalu ada Pak Djoko (Tri Djoko Sri Margianto, mantan Kadis Tata Air)," tutup Syarif.