Soal kasus Sumber Waras, Ahok bilang 'memang tak ada yang salah'

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuka kajian kasus Sumber Waras di sela pertemuan dengan Komisi III DPR hari ini. Hasil kajian KPK, ternyata belum ada indikasi kuat kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi dan berterima kasih kepada lembaga antirasuah itu atas kajiannya. Menurutnya, kesimpulan yang diambil KPK soal RS Sumber Waras menunjukkan kinerja yang profesional.

"Ya saya terimakasih, berarti memang secara profesional enggak ada salah kok," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Selasa (14/6).

Atas kesimpulan KPK, Ahok mengklaim memang tidak ada yang salah dari pembelian lahan tersebut. Apalagi, penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan Pemprov DKI yang menentukan.

"Salah dimana pembelian kayak gitu yang nentuin NJOP posisi sertifikat bukan saya, yang nentuin zonasi NJOP juga bukan saya peninggalan dari dulu," tegasnya.

Seperti diberitakan, Ketua Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) menegaskan bahwa sejauh ini belum ada indikasi kuat kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Maka dari itu KPK akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait hal itu.

"Data BPK belum cukup indikasi kerugian negara. Jadi penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah oleh karena itu jalan satu-satunya kita lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami," kata Agus di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

"Kalau dari situ (hasil pemeriksaan) kan berarti (kasus) sudah selesai. Perbuatan melawan hukumnya selesai," imbuhnya.

Agus mengatakan, KPK akan segera mengundang BPK, "Dalam waktu dekat inilah (mengundang BPK), apakah minggu depan atau minggu berikut, pokoknya sebelum Hari Raya," imbuhnya.

Agus menjelaskan proses pengusutan kasus ini KPK berlangsung lama karena perlu pendapat ahli. Dia mengaku ada beberapa ahli yang didatangkan KPK misalnya dari UI, UGM, dan MAPI.

"Mengundang itu, dan menyandingkan dengan temuan-temuan BPK. Nah tapi kami perlu hati-hati tidak semua saran kita putuskan iya. Makanya tadi saya bilang mau ketemu lagi dengan satu instansi, itu kita pengen undang BPK untuk ketemu dengan penyidik kita," tuturnya. (mdk/eko)