Soal kebersihan, Wagub Djarot dinilai tak etis lawan program Ahok

Merdeka.com - Tensi politik jelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta atai Pilkada 2017 makin memanas. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat beberapa kali beda pendapat. Sebut saja soal Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diresmikan Ahok untuk menjaga kebersihan wilayah Ibu Kota, Djarot punya pandangan yang berbeda.

Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti berpandangan, Djarot seharusnya bersinergi dengan program kerja yang dicanangkan Gubernur Ahok. Bukan malah memiliki pandangan yang berbeda terhadap program kebersihan, seperti PPSU tersebut.

"Ini seperti mengingatkan kita jargon Orde Baru agar masyarakat gotong royong padahal itu cara mereka lepas tanggung jawab, padahal dananya sudah ada. Jangan sampai terdengar ideal, tetapi sederhana itu ada pelepasan kewajiban. Padahal perangkat sudah ada, dan dana sudah ada," ujar Ray usai diskusi di Jakarta, Minggu (17/4).

Ray menambahkan, tidak etis seorang wakil gubernur berbeda pendapat dengan gubernur. Pandangan Djarot untuk menghapus PPSU atau lebih dikenal dengan program pasukan orange yang dipandang mematikan gotong royong tidak memiliki landasan.

"Budaya gotong royong bisa di mana-mana. Budaya gotong royong bisa pengajian, enggak tepat juga (PPSU) dihilangkan. Itu terlalu didramatisasi bahwa tidak ada budaya gotong royong," jelas Ray.

Menurut Ray, budaya gotong royong tidak hanya dapat dilakukan dengan kerja bakti. Karena kegiatan sosial seperti pengajian dan lainnya dapat mempererat jalinan silaturahmi antar warga.

Djarot dianggapnya terkesan ingin melepas tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam bidang kebersihan.

Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)‎ mencanangkan program

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk kebersihan Ibu Kota. Ahok telah mempekerjakan sebanyak 33.099 PPSU pada Agustus 2015 lalu.

Mereka ditugasi secara khusus untuk mewujudkan Kota Jakarta yang modern dan tertata rapi. PPSU ditempatkan di tiap kelurahan di Jakarta. Kebijakan Ahok ini dikritik oleh Wakil Gubernur DKI Djarot Saeful Hidayat.

Menurut Djarot,‎ dengan adanya pasukan orange ini cenderung menyebabkan warga menjadi manja. Alhasil kini warga Jakarta cenderung malas melakukan kerja bakti, lantaran semua sudah dibersihkan PPSU.

"Budaya gotong royong jangan sampai hilang. PPSU itu bisa mematikan gotong royong loh.‎ Warga jadi tergantung pada PPSU. Warga jadi manja. Terus ketika menemukan ketidakberasa, apa-apa langsung lapor. Kemudian lurahnya yang kena dan gaji dipotong. Kan kasiha kalau begitu," ujar Djarot di Jakarta, Sabtu (16/4).