Soal Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI, NasDem Sebut Dana RKT Tidak Cair Tiap Bulan
Merdeka.com - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa usulan kenaikan tunjangan menjadi sebesar Rp8 miliar per anggota dewan dalam anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) di APBD 2021 tidak akan dicairkan tiap bulan.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Nova Harivan Paloh di Jakarta, menyebutkan bahwa jika nanti disepakati, anggaran baru akan dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan yang disebutnya merupakan kegiatan ke masyarakat.
"Kalau kronologi dari awal bahwa, kalau misalnya diketahui bersama komponen Rp8 miliar per tahun itu bukan dibagi 12 bulan langsung bahwa anggota dewan itu dapat Rp600 juta. Istilahnya sekarang ini, kita lebih banyak ke kegiatan masyarakat," ujar Nova seperti dikutip Antara, Jumat (4/12).
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Kenapa DPRD DKI dukung Transjakarta? Kami mendukung penuh langkah eksekutif ini, dan ini menunjukkan bukti nyata komitmen kami (DPRD DKI) dalam mendukung program pengurangan emisi gas rumah kaca,' sebutnya.
-
Apa yang akan didapatkan Anggota DPR periode 2024-2029? Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan Tunjangan Perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA),
Lebih lanjut, Nova mengatakan rencana anggaran itu belum final karena masih bisa direvisi di Kemendagri.
"Ini masih proses di paripurna, apabila ada item-item yang Kemendagri lihat belum perlu dilakukan, ya silakan saja. Kemendagri punya kewenangan untuk revisi," katanya.
Dia juga menegaskan bahwa usulan kenaikan tunjangan menjadi sebesar Rp8 miliar per anggota dewan dalam anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) di APBD 2021, sudah disetujui semua fraksi di DPRD DKI.
"Ini sudah disepakati seluruh fraksi, dari rapimgab, rapat banggar tidak ada istilahnya yang tidak setuju, ini setuju semua karena dalam pandemi ini lebih banyak ke kegiatan masyarakat, ini kan ada dasar hukumnya," kata Nova menambahkan.
Sebelumnya, rencana kenaikan tunjangan itu masih dalam bentuk draf yang belum disahkan. DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaSemua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaBesaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.
Baca SelengkapnyaTim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaSemua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaTunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca Selengkapnya