Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI, NasDem Sebut Dana RKT Tidak Cair Tiap Bulan

Soal Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI, NasDem Sebut Dana RKT Tidak Cair Tiap Bulan Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa usulan kenaikan tunjangan menjadi sebesar Rp8 miliar per anggota dewan dalam anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) di APBD 2021 tidak akan dicairkan tiap bulan.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Nova Harivan Paloh di Jakarta, menyebutkan bahwa jika nanti disepakati, anggaran baru akan dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan yang disebutnya merupakan kegiatan ke masyarakat.

"Kalau kronologi dari awal bahwa, kalau misalnya diketahui bersama komponen Rp8 miliar per tahun itu bukan dibagi 12 bulan langsung bahwa anggota dewan itu dapat Rp600 juta. Istilahnya sekarang ini, kita lebih banyak ke kegiatan masyarakat," ujar Nova seperti dikutip Antara, Jumat (4/12).

Orang lain juga bertanya?

Lebih lanjut, Nova mengatakan rencana anggaran itu belum final karena masih bisa direvisi di Kemendagri.

"Ini masih proses di paripurna, apabila ada item-item yang Kemendagri lihat belum perlu dilakukan, ya silakan saja. Kemendagri punya kewenangan untuk revisi," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa usulan kenaikan tunjangan menjadi sebesar Rp8 miliar per anggota dewan dalam anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) di APBD 2021, sudah disetujui semua fraksi di DPRD DKI.

"Ini sudah disepakati seluruh fraksi, dari rapimgab, rapat banggar tidak ada istilahnya yang tidak setuju, ini setuju semua karena dalam pandemi ini lebih banyak ke kegiatan masyarakat, ini kan ada dasar hukumnya," kata Nova menambahkan.

Sebelumnya, rencana kenaikan tunjangan itu masih dalam bentuk draf yang belum disahkan. DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gajian Terlambat, DPRD DKI Mengeluh
Gajian Terlambat, DPRD DKI Mengeluh

Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif

Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

Baca Selengkapnya
Anggota DPRD DKI Jakarta Terima THR, Segini Besarannya
Anggota DPRD DKI Jakarta Terima THR, Segini Besarannya

Semua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini

Baca Selengkapnya
Fantastis, Intip Transferan Gaji & Tunjangan Anggota DPR periode 2024-2029, Bisa Bawa Pulang Rp50 Juta
Fantastis, Intip Transferan Gaji & Tunjangan Anggota DPR periode 2024-2029, Bisa Bawa Pulang Rp50 Juta

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.

Baca Selengkapnya
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

Baca Selengkapnya
Tak Dapat Rumdin, Anggota DPR akan Terima Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan hingga Kebayoran
Tak Dapat Rumdin, Anggota DPR akan Terima Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan hingga Kebayoran

Besaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.

Baca Selengkapnya
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan

Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.

Baca Selengkapnya
Istimewanya Anggota DPR: Tak Dapat Rumdin, Diganti Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan
Istimewanya Anggota DPR: Tak Dapat Rumdin, Diganti Tunjangan Seharga Sewa Rumah di Senayan

Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Meski Punya Rumah di Jakarta, Anggota DPR Tetap Dapat Tunjangan Rumdin
Meski Punya Rumah di Jakarta, Anggota DPR Tetap Dapat Tunjangan Rumdin

Semua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Bisa Cicil Rumah Pakai Tunjangan Rumah Dinas
Anggota DPR Bisa Cicil Rumah Pakai Tunjangan Rumah Dinas

Tunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar

Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.

Baca Selengkapnya