Soal lahan Kemayoran, Ahok merasa DPR aneh
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku heran dengan sikap Komisi II DPR yang menolak memberikan persetujuan agar lahan Kemayoran dijadikan wisma atlet dan rumah susun. Dia mengatakan, pembangunan tersebut ditujukan untuk rakyat miskin.
"Makanya saya juga merasa aneh sama DPR. Kita keluar duit bangun buat rumah orang miskin kok ga boleh? Malah izinkan mendukung PKK Kemayoran membangun buat komersil," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (4/12).
Ahok mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (KPK) memerintahkan lahan di Kemayoran diberikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JK, lanjut Ahok, meminta lahan Kemayoran jangan selalu dikomersilkan.
-
Siapa yang tinggal di rumah tak layak huni? Sudah 15 tahun terakhir, ia tinggal di bangunan tak layak itu bersama suami dan seorang anaknya.
-
Kenapa rumah Arhan direnovasi? Saat ini, rumahnya telah mengalami renovasi berkat upaya keras Arhan dalam karir sepak bolanya.
-
Kenapa rumah Pratama Arhan direnovasi? Namun, seiring dengan kesuksesan karir Arhan yang semakin cemerlang, rumah tersebut telah mengalami perubahan yang luar biasa.
-
Apa masalah rumah Abun? Terlihat dinding rumah tersebut nyaris roboh, dengan kondisi atap yang sudah jebol dan harus ditahan menggunakan tiang kayu.
-
Kenapa Mpok Alpa ingin mengontrak rumah? Mpok Alpa ingin menyewa karena sedang hamil anak kembarnya, merasa risiko tinggi menempati kamar di lantai tiga rumahnya.
-
Seperti apa rumah Pratama Arhan? Rumah Pratama Arhan di Blora, Jawa Tengah, terlihat besar dan luas dengan cat hijau yang mencolok. Fasad bangunan ini ditonjolkan oleh aksen kuning yang menyala pada tiang, pintu, dan jendela.
"Wapres juga bilang kenapa Kemayoran mesti dikomersialkan terus. Kenapa gak dikasih ke DKI, DKI bangun rumah susun jadi orang-orang kumuh itu kita pindahin, jadi ada modal bangun rusun lagi," ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Bupati Belitung Timur ini menanyakan hasil kerjasama Pusat Pengelola Komplek (PPK) Kemayoran dengan swasta. Ahok yang pernah duduk di Komisi II DPR mengatakan jika kontribusi PPK ke negara terbilang kecil.
"Saya kan dulu di Komisi II bagian Anggota Panja Aset Negara, itu rugi berapa si kontribusi buat negara. Kalau kontribusi buat negara kecil, kita gak tahu buat oknum atau apa saya nggak tahu," ujarnya.
Ahok menjelaskan, jika lahan di Kemayoran dijadikan rumah susun, puluhan ribu warga miskin dapat ditampung. Lapangan golf yang berada tepat di depan tanah yang akan dihibahkan juga dapat dibangun 10 lapangan sepakbola.
"Jadi aneh menurut saya aneh sekali. Belum lagi kita bicara ini mau dipinjemin buat kampung atlet. Bagi saya kampung atlet ga penting kok. Bagi saya gimana orang miskin dapat rumah susun," katanya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaPramono Anung berencana membangunkan hunian di kantor atau bangunan pemerintahan selain di pasar.
Baca SelengkapnyaBakal Calon Presiden yang juga Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan blak-blakan, ungkap bobrok ibu kota Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnies tidak pernah melakukan hal itu saat menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenurut Hashim, sudah banyak investor yang tertarik untuk membantu buatkan rumah bagi rakyat kecil di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSaking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca SelengkapnyaRumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaDPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca Selengkapnya