Soal perampingan SKPD, Sumarsono bilang 'tak ada sogok menyogok'
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melantik 5.038 pejabat hasil perombakan SKPD di Lapangan Silang Monas, Selasa (3/1).
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, pejabat yang dikukuhkan hari ini sebanyak 3.561 orang. Sementara pejabat yang dilantik sebanyak 1.477 dengan rincian promosi 241 orang, rotasi 1.138, mutasi 80 orang, dan downgrade 18 orang, demosi 846 orang.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menegaskan bahwa tidak ada praktik perdagangan jabatan dalam perombakan SKPD tersebut.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Siapa yang melaporkan dugaan korupsi? Aktivis koalisi masyarakat sipil dari Reformasi Kepolisian melaporkan dugaan adanya korupsi pada institusi Polri.
-
Siapa yang bisa dilapor? KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.
-
Bagaimana cara melapor ke polisi? Langkah selanjutnya adalah mendatangi kantor polisi terdekat di lokasi Anda tinggal. Pastikan Anda membawa semua bukti yang telah Anda kumpulkan serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen-dokumen penting lainnya sebagai identifikasi diri. Setibanya di kantor polisi, carilah petugas piket untuk melaporkan kasus KDRT yang Anda alami.
-
Siapa yang dilaporkan ke polisi? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Mengapa KPK memeriksa Bupati Sidoarjo? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
"Penyusunan pejabat baru tersebut diputuskan dari hasil musyawarah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)," kata Sumarsono di lokasi, Selasa (03/01).
Selain itu, Sumarsono juga mengimbau semua pihak agar segera melaporkan jika mengendus hal yang tidak beres dalam pemerintahan DKI Jakarta.
"Pokoknya kalau anda tahu ada jual beli jabatan, laporkan. Enggak perlu nunggu 24 jam langsung saya pecat, saya batalkan Surat Keputusan (SK)-nya," tegasnya.
"Hari ini 99,99 persen bersih. Kalau ada transaksional, laporkan saya. Tidak sampai satu kali 24 jam, saya berhentikan," sambung Sumarsono.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perombakan jabatan ini dilakukan dengan sistem talent pool. Yakni menilai semua aspek yang dimiliki oleh pejabat.
"Jadi enggak dilihat pintarnya saja, atittude, integritas, sikap dan perilakunya. Pintar hanya salah satu dari 10 aspek yang dinilai dari seorang PNS," jelasnya.
Sumarsono bahkan berani mempertanggungjawabkan tidak ada transaksi jual beli jabatan di Pemprov DKI Jakarta.
"Yang penting buat saya mereka profesional, tidak ada kata transaksional, sogok menyogok itu nol, tidak ada titipan apa-apa, yang ada hanya coretan kanan kiri, panah-panah gitu si A ke B si B ke C. Kalau masukan masih bisalah. Semua dapat saya pertanggung jawabkan 99,9 persen," paparnya.
Selain itu, Sumarsono juga mengaku bahwa dirinya tidak menyentuh satu namapun untuk dipromosikan atau diturunkan jabatannya. Dia bahkan mengatakan belum hafal nama semua pejabat di DKI.
"Kalau saya mau bisa saya ganti semuanya 90 persen tapi saya tidak mau, bahkan saya tidak sedikitpun menyentuh penataan personil karena saya tidak kenal mereka masing-masing, tapi saya sudah pesan pada dewan jabatan lakukan, awas jika ada permainan saya akan pecat yang lakukan permainan, saya mau akhiri jabatan Plt saya dengan kesan yang baik," tandasnya.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menggelar OTT kepada Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen.
Baca SelengkapnyaUsai dilindungi, maka soal pelaporan ke KPK yang dianggap mencemarkan nama baik Yogi tidak bisa dipersoalkan baik dalam ranah pidana maupun perdata.
Baca SelengkapnyaHevearita menegaskan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Pemkot Semarang tetap berjalan dengan baik meski sedang diterpa isu dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaKapolri meminta penyidik Propam Polda Sumbar segera menggali motif dari kasus polisi tembak polisi tersebut.
Baca SelengkapnyaPemecatan dilakukan DLH DKI Jakarta usai menindaklanjuti laporan warga soal kasus dugaan penipuan yang melibatkan salah satu oknum PJLP.
Baca Selengkapnya