Soal reklamasi jadi tempat hiburan malam, Luhut sebut 'Terserah dia'
Merdeka.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno sempat berjanji kepada warga Jakarta akan menghentikan reklamasi. Namun pada kenyataannya muncul usulan dari tim kerja Anies-Sandi untuk menjadikan pulau reklamasi tersebut sebagai pusat hiburan malam.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan enggan ikut campur urusan tim kerja Gubernur dan Wagub terpilih terkait pemanfaatan pulau reklamasi.
"Ya terserah, itu kan urusannya dia, yang punya rencana juga, dia mau bikin seperti itu," kata Luhut saat ditemui di acara Halal Bihalal Kemenko Kemaritiman di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (4/7).
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
-
Kenapa Muhammadiyah belum putuskan soal tambang? Mu’ti mengatakan, Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Kenapa Kemenkumham meninjau kesiapan lokasi AALCO di Bali? Kehadirannya untuk memastikan semua persiapan kegiatan yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center 15–20 Oktober 2023 berjalan lancar.
Disinggung apakah pemerintah pusat mengizinkan usulannya tersebut, Luhut belum bisa memberikan jawaban. Menurutnya, pemerintah pusat belum mengambil keputusan.
"Oh saya enggak tau itu, saya enggak campurin urusan dia. Nanti kita lihat saja ke depannya gimana, yang jelas pemerintah belum menerima info tersebut dan belum memberi keputusan," imbuhnya kepada wartawan.
Untuk diketahui, tim kerja wisata dan budaya Anies-Sandi, Henry K Rudin mengusulkan untuk memanfaatkan pulau yang sudah terlanjur jadi dari proyek reklamasi itu dijadikan tempat hiburan malam.
"Mengusulkan agar kiranya salah satu pulau buatan yang sudah terlanjur jadi sebagai pusat hiburan malam di Jakarta," katanya, Minggu (2/7) lalu.
Henry mencontohkan, di berbagai negara, pusat hiburan malam jauh dari pemukiman warga. Sehingga tidak akan mengganggu warga yang tinggal di sekitarnya.
"Seperti ada di Dubai, Singapura, atau Pattaya. Kalau di luar negeri itu ada tempat khusus hiburan malam. Jadi khusus untuk hiburan malam jauh dari pemukiman," terangnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno angkat bicara terkait munculnya usulan menjadikan Pulau Reklamasi sebagai pusat hiburan malam yang disampaikan tim kerja Anies-Sandi. Dia tidak menampilkan adanya usulan tersebut.
"Jadi itu masukan ya. Jadi sebelumnya ada masukan bahwa itu jadi sport city dan saya enggak mau bicara lebih detil lagi," ujar Sandiaga.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Luhut menentang kenaikan pajak hiburan 40 persen hingga 75 persen.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.
Baca SelengkapnyaLuhut menjelaskan penundaan kenaikan pajak dilakukan untuk mengevaluasi keputusan tersebut
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons soal kenaikan pajak hiburan ini.
Baca SelengkapnyaPengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku mendengar keluh kesah Hotman dan para pengusaha yang menolak kenaikan pajak hiburan mulai dari 40-75 persen.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca Selengkapnya