Soal Taksi Online Bebas Ganjil Genap, Menhub Diingatkan Perbaiki Transportasi Umum

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kebebasan taksi online melaju di kawasan Ganjil Genap. Mengingat transportasi umum lainnya juga tidak terdampak aturan pembatasan kendaraan tersebut.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno menyarankan, Budi Karya untuk fokus pada pembenahan transportasi umum. Bukan malah mengomentari taksi online yang terdampak kebijakan pembatasan kendaraan di Jakarta.

"Keterpurukan transportasi umum di daerah akibat Kemenhub tidak peduli dan bekerja lambat. Rakyat jadi mahal mengeluarkan ongkos transportasi yang kisaran 25-35 persen dari pendapatan bulanannya. Sungguh tidak ideal. Di negara lain rata rata sudah di bawah 10 persen," katanya melalui pesan elektronik, Senin (12/8).

Dia mengungkapkan, negara lain saat ini tengah berlomba-lomba untuk memperbaiki layanan transportasi umum. Sementara di Indonesia, Djoko menilai, transportasi umum dibiarkan mati selamanya.

"Upaya penataan ada, tapi sangat lamban. Program penataan untuk 6 kota bisa jadi akan gagal jika Kemenhub tidak serius urus transportasi umum," ujarnya.

Djoko mengingatkan, transportasi umum di Jakarta bukan representasi kondisi transportasi umum se-Indonesia. Karena akhirnya pembangunan infrastruktur yang dikebut pemerintah tidak diimbangi dengan adanya transportasi umum.

"Jalan baru sudah terbangun (jalan paralel perbatasan Kalimantan 1.900 km, jalan pantai selatan Jawa sudah lebih dari 500 km selesai, jalan Trans Papua), namun layanan transportasi umum tak kunjung diberikan. Bagaimana masyarakat setempat akan maju ekonominya, jika hanya prasarana yang dibangun tidak diikuti sarana transportasi umumnya," jelasnya.

Untuk itu, dia mengingatkan, Kemenhub harus serius memperhatikan layanan transportasi umum di daerah. Harapannya agar pengeluaran masyarakat tidak besar untuk mobilitas kesehariannya.

"Negara juga diuntungkan, akan hemat BBM, angka kecelakaan menurun, kemacetan lalu lintas di beberapa kota bisa terselesaikan," tutup Djoko.

Sebelumnya, Budi Karya menjelaskan, hingga saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemprov DKI Jakarta masih melakukan komunikasi terkait penerapan aturan pembatasan kendaraan tersebut. Namun, dia mengakui, komunikasi tersebut tidak maksimal lantaran perluasan Ganjil Genap cepat direalisasikan.

"Pak Yani (Direktur Angkutan Jalan) sudah mulai melakukan komunikasi tapi belum maksimal karena memang proses itu cepat. Memang saat ini taksi online ini kan belum bertanda jadi dia tidak mendapat kekhususan," ujarnya.