Soal UPS, polisi belum bisa pastikan kapan panggil anggota DPRD DKI

Merdeka.com - Polda Metro Jaya ikut turun tangan menyelidiki pengadaan Uninterruptible Power Survei (UPS). Dugaan penggelembungan dana dalam pengadaan UPS muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) memaparkan soal keanehan RAPBD DKI 2015 yang sudah disetujui DPRD DKI.

Namun, untuk saat ini polisi belum bisa memastikan apakah akan memanggil anggota DPRD DKI selaku pihak perencana APBD. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan pihaknya masih memfokuskan untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus pengadaan alat UPS.

"Kita utamakan kepada mereka yang terlibat langsung terkait pengadaan pelelangan proses penempatan barang-barang tersebut. Itu kita periksa. Siapa saja di luar itu nanti kita lanjutkan," jelas Martinus di kantor Humas Polda Metro Jaya, Selasa (10/3).

Martinus menambahkan pemeriksaan akan difokuskan kepada pihak yang terlibat langsung dalam proses pembuatan kerangka kerja sampai barang. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kapasitasnya dalam legalitas perusahaan pengadaan UPS, proses keikutsertaan perusahaan.

Selain itu pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui kaitan perusahaan tersebut dalam memenangkan tender, profil perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan adanya pencantuman dana siluman pada RAPBD DKI Jakarta 2014 hingga mencapai Rp 12,1 triliun. Salah satu dana siluman yakni pengadaan UPS pada 49 sekolah yang menghabiskan dana sekitar Rp 5,8 miliar per sekolah.