Follow
Stadion BMW Dikerjakan Jakpro, Ketua DPRD Tegaskan Tak Akan Setujui PMD
Merdeka.com - Semasa menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menginginkan Stadion BMW dibuat berkelas internasional. Menargetkan pembangunan 2,5 tahun, Sandiaga ingin stadion itu sebagai markas Persija.
Saat ini pembangunan stadion sedang dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Alasan menggunakan BUMD, karena sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) akan melalui proses panjang.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, tidak menyetujui rencana keikutsertaan BUMD dalam proyek itu.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Gimana proses pembangunan BRT di Medan? Salah satu percepatan pembangunan yang akan dilakukan, kata Suhartono, pengadaan infrastruktur terutama konstruksi yang semula akan dilakukan di Januari 2024 sudah dapat dikerjakan di triwulan akhir tahun 2023. Selanjutnya mengenai masalah operasional, ungkap Suhartono, kebutuhan bus untuk Mebidang (Medan, Binjai dan Deliserdang) sebanyak 551 armada. Dikatakannya, BRT yang akan beroperasi di Mebidang nanti sama dengan di Jakarta.
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
"Saya lepas ke SKPD-nya, Dinas Olahraga lelang nih. Kan kita udah punya kajiannya, gambarnya apa, itu kan pemerintah punya," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/11).
Prasetio mengatakan, DPRD tidak akan menyetujui penyertaan modal daerah (PMD) Rp 1,5 triliun yang diajukan Jakpro dalam APBD DKI 2019 untuk membangun stadion BMW. DPRD DKI hanya akan memberikan PMD untuk pembangunan fase 2 light rail transit (LRT).
"Enggak akan saya kasih (untuk stadion BMW). Saya kasih cuma untuk LRT karena LRT harus nyambung, nanti jadi tengkorak monorel lagi (jika tidak dilanjutkan)," kata Prasetio.
Saat ini, DPRD DKI tengah menggodok revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.
Diketahui, pembangunan stadion BMW membutuhkan dana Rp 4,5 miliar dan rencananya dibangun selama tiga tahun, mulai 2019 hingga 2021.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat ini, JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca Selengkapnya
Kalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca Selengkapnya
Ke depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.
Baca Selengkapnya
Suntikan modal tersebut turun karena anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) dibatalkan.
Baca Selengkapnya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung kembali bertemu dengan Anies hari ini, Rabu (20/11)
Baca Selengkapnya
Pansus akan melakukan audit total terkait pembangunan JIS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sudah beroperasi saat ini.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca Selengkapnya