Strategi DKI Hadapi Lonjakan Omicron di Tengah PTM 100 Persen

Merdeka.com - Pemerintah tetap menggelar pembelajaran tatap muka di tengah meningkatnya kasus Covid-19. Muncul dorongan agar PTM dievaluasi demi keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Usulan datang dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

P2G menyarankan pemerintah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap. Saran itu dikarenakan banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan di sekolah. Mulai dari siswa berkerumun, pengaturan jarak antar-siswa di ruang kelas hingga pembukaan ruang kantin.

Berdasarkan data Pemprov DKI, ada 43 sekolah ditemukan kasus Covid-19. Dari 43 sekolah itu, sebanyak 67 peserta didik, pendidiknya 2, dan tenaga pendidiknya 3.

Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman mendukung PTM dievaluasi karena membahayakan banyak pihak saat kasus Covid-19 naik. Dia menilai pembelajaran lebih baik dilakukan via daring terlebih dahulu sampai kasus kembali landai.

"PTM ini enggak bisa, selama masa krisis ditunda dulu, di-online dulu. Karena berbahaya," kata Dicky saat dihubungi, Selasa (25/1).

Pelaksanaan PTM dinilai tidak aman jika positivity rate di atas 5 persen. Angka aman untuk menggelar PTM 100 persen berada di angka 3 persen.

"Tidak ada sekolah yang aman jika positivity rate-nya di atas 10 persen. Agak aman ketika di bawah 5 persen, dan aman banget kala 3 persen," ujar Ketua Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof Zubairi Djoerban.

"Lalu bagaimana dengan 7,6 persen dengan situasi saat ini di Indonesia? Ya siap-siap tidak aman. Notabene banyak sekolah tutup sementara. Seperti 43 sekolah di Ibu Kota," sambung dia.

Strategi Pemprov DKI

Pemprov DKI tak menutup diri menerima saran, dan masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan PTM di tengah lonjakan kasus aktif Covid-19 dan penularan omicron semakin meluas. Pemprov DKI mempertimbangkan untuk membagi PTM menjadi dua sesi.

"Soal PTM dua sesi ini kami pertimbangkan, memang banyak masukan rekomendasi dari semua," ucap Riza.

Alasan Pemprov tetap melaksanaan PTM dengan kapasitas 100 persen karena telah memenuhi syarat yang dimuat dalam surat keputusan bersama 4 menteri; Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan. Capaian vaksinasi peserta didik, pengajar, tenaga kependidikan menjadi indikator Jakarta meneruskan kegiatan PTM.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta direncanakan juga bakal disiagakan untuk mengawasi PTM 100 persen. Sebanyak dua hingga lima orang personel akan dikerahkan per sekolah.

"Pelaksanaan PTM di sekolah yang sedang berjalan, kami tempatkan anggota di sana," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat apel kunjungan Satpol PP Depok di Balai Kota DKI Jakarta.

Pengawasan dilakukan dengan patroli hingga siaga di sejumlah sekolah yang berada dekat dengan warung atau dikelilingi banyak pedagang. Sebab, selama ini saat keluar sekolah, banyak laporan pelajar yang berbelanja dan menimbulkan potensi kerumunan sehingga rentan dengan penularan Covid-19.

Pelajar berbelanja dan berkerumun karena kantin di dalam lingkungan sekolah ditutup selama PTM.