Suara warga Jakarta tolak reklamasi, tak manfaat buat rakyat kecil
Merdeka.com - Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta belakangan ramai diperbincangkan. Polemik mulai muncul setelah KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro, Ariesman Widjaja, sebagai tersangka kasus suap dalam pembahasan raperda zonasi tentang reklamasi.
Reklamasi teluk Jakarta dinilai mengabaikan keresahan masyarakat dalam hal ini para nelayan. Tidak hanya itu, aspek lingkungan juga disebut-sebut akan berdampak secara signifikan jika reklamasi dilakukan.
Bagaimana tanggapan warga Jakarta atas rencana reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta?
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Apa yang menyebabkan kampung di Jakarta Barat ini tenggelam? Ditambahkan Ji’I, jika salah satu pemicu daerah tersebut tergenang adalah masifnya pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Diceritakan jika tahun 1988 sebuah kompleks pergudangan dibangun hingga mengorban resapan air. Akibatnya air saat hujan jatuh dan menggenangi kampung tersebut sehingga terkumpul.
-
Kenapa permukiman di Jakarta Timur ditinggalkan? Dari penelusuran yang dilakukan, permukiman ini ditinggalkan penduduknya karena terlalu sering terkena banjir besar.
-
Apa yang bikin warga resah? Momen teror suara ketuk puntu rumah yang terekam di kamera CCTV ini bikin warga sekitar resah.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Dimana Kampung Teko yang tenggelam di Jakarta berada? Genangan air terlihat memenuhi kawasan permukiman di Kampung Teko, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Kota Jakarta Barat.
Mansur, salah satu warga Jakarta menolak reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Menurutnya reklamasi hanya menyengsarakan golongan kecil bahkan menambah masalah baru.
"Reklamasi itu hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti perusahaan yang bersedia menjadi kontraktor," kata Mansur saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Minggu (10/4).
Mengenai rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 serta Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, kata Mansur, tidak perlu dilanjutkan. Dia meminta pemerintah DKI hanya mengacu pada Perda turunan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Tidak usah direvisi Perdanya, kita mengacu pada Undang-Undang Tata Ruang yang sudah ada. Kalaupun diubah, toh ujung-ujungnya akan menimbulkan dilema yang nantinya para elite justru melegalkan proyek reklamasi tersebut," ujarnya.
"Semakin banyak perdebatan semakin meluas peluang untuk para elite melakukan tindakan korupsi. Negara kita ini sudah berada pada sistem yang down (lemah)," tambahnya.
Senada dengan Mansur, Galang juga menolak reklamasi Teluk Jakarta. Dia menegaskan, pemerintah harus bersikap bijak dalam melihat kondisi masyarakat kecil.
"Yang dirugikan masyarakat kecil. Saya tidak mau ada reklamasi," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca Selengkapnya"kita sudah dapat SK calon penghuni, sudah dapat nomor unit, terus mau ngapain di pindahkan ke Nagrak? terus kampung susun yang sudah jadi buat apa?”
Baca SelengkapnyaMerasa tidak adil, warga di Jalan Juanda Kota Medan menolak dan menggugat pembangunan underpass.
Baca SelengkapnyaJika IKN dijalankan, kata Rocky, tentu akan ada perjanjian-perjanjian tertentu yang disinyalir dapat merugikan.
Baca SelengkapnyaBudi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir
Baca SelengkapnyaCawagub Jakarta Suswono mengatakan, konflik agraria terkait pembangunan di Jakarta muncul karena aspek keadilan diabaikan.
Baca SelengkapnyaMereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaWarga merasa resah menunggu kepastian rencana penggusuran yang berembus bakal melanda lahan yang mereka tempati.
Baca SelengkapnyaJika proyek pengerjaan lahan parkir minimarket dilanjutkan, setidaknya ada 14 pohon yang akan ditebang.
Baca SelengkapnyaWarga Nagari Air Bangis khawatir Proyek Strategi Nasional (PSN) akan membuat kehidupan mereka terancam.
Baca SelengkapnyaSelain itu, mereka juga mempertanyakan siapa yang akan menghuni Kampung Susun Bayam jika warga pindah ke Rusun Nagrak.
Baca SelengkapnyaMasyarakat sekitar Penajam Paser Utara memang tidak menunjukan penolakannya terhadap IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya