Sudah ada polisi, Sumarsono larang warga ikut amankan TPS
Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengimbau warga mempercayakan keamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada pihak yang berwajib, sehingga tidak perlu mengadakan aksi yang mengatasnamakan mengamankan atau mengawal suara.
"Pengertiannya begini, TPS sudah ada pengawas yang memantau, yang mengawasi TPS itu ada pengawasnya masing-masing," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).
Sumarsono juga menegaskan untuk tidak mengkhawatirkan penghitungan suara karena di masing-masing TPS sudah ada saksi yang bertugas.
-
Siapa yang minta warga jaga TPS? 'Ya kita justru yang harus waspada semuanya, harus hati-hati jangan sampai ada manipulasi suara. Kita rakyat jangan pulang setelah nyoblos, kita tungguin sampai perhitungan suara,' kata Cak Imin di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
-
Bagaimana Cak Imin minta warga jaga TPS? Maka, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengajak masyarakat untuk menerapkan sistem jaga bergilir di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayahnya masing-masing. 'Kalau perlu bergilir ya, karena ancaman kecurangan makin nyata. Mari kita bergilir jaga TPS dari pencoblosan sampai perhitungan,' ujar Cak Imin.
-
Kenapa Cak Imin minta warga jaga TPS? 'Ya kita justru yang harus waspada semuanya, harus hati-hati jangan sampai ada manipulasi suara. Kita rakyat jangan pulang setelah nyoblos, kita tungguin sampai perhitungan suara,' kata Cak Imin di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
-
Bagaimana cara polisi mengamankan TPS? 'Kami tempatkan dua personel Polri dan empat Linmas untuk pengamanan TPS sangat rawan. Selain itu, kepolisian bersama rekan-rekan Kodim terus melakukan pemantauan,' jelas dia.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Siapa yang meminta polisi untuk tidak mengintimidasi? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengimbau agar kepolisian tidak melakukan intimidasi atau tekanan kepada seluruh pihak menjelang berakhirnya masa kampanye Pemilu 2024.
"Ada saksinya sudah cukup, setiap calon ada saksinya. Terus kemudian ada panitia, belum lagi pemantau berjenjang sudah pasti KPU pusat ada, KPU provinsi, kabupaten atau kota juga ada," ujar Sumarsono.
Ia yakin semua petugas akan menjalankan tanggung jawabnya masing-masing di TPS yang sudah ditentukan. Namun Sumarsono juga tidak melarang jika ada masyarakat yang ingin turut serta menyaksikan proses penghitungan suara selama kehadirannya tidak mengganggu ketertiban.
"Yang tidak boleh itu sebuah massa aksi nunggu TPS kemudian masuk pada wilayah dalam TPS yang kemudian dianggap mengganggu atau memberikan suasana tidak nyaman, itu mungkin yang dimaksudkan Kapolda," terang Sumarsono.
"Masyarakat juga boleh dari kejauhan waktu perhitungan boleh dipotret, boleh direkam boleh. Yang gak boleh itu ada sebuah aksi yang kemudian mengesankan ada tekanan pada pemilih karena tidak hanya menjadi ragu-ragu untuk pemilih. Tak perlu ada show off force kemudian mengawasi Pilkada secara dekat sampai pada bilik, tidak usahlah sampai ke sana. Serahkan saja pada saksi-saksi yang diutus resmi oleh paslon masing-masing," tandasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya gelar pasukan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) jelang hari pencoblosan
Baca SelengkapnyaPanglima TNI mengingatkan kepada prajurit ketika berswafoto bersama calon peserta Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya mengatakan, seluruh personel diharapkan siap melaksanakan tugas yang telah diberikan.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Satu ini wanti-wanti anak buah soal netralitas dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPersonel Polri menggandeng PMI untuk mengajak warga Tenayan Raya, Pekanbaru, menjaga situasi aman selama Pilkada
Baca SelengkapnyaKarena kalimat itu, diakui Yudo, berujung kesalahan tafsir di masyarakat
Baca SelengkapnyaKepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaSurat itu ditandatangani Sekda Gianyar, I Dewa Gede Alit Mudiarta dan dikeluarkan pada tanggal 22 November 2024. Surat itu kemudian beredar di media sosial.
Baca SelengkapnyaKepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSehingga proses pemilu 2024 dapat berjalan lancar.
Baca Selengkapnya