Sudah diresmikan, Rusunawa Tambora masih belum sempurna di mata Ahok

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meresmikan sekaligus sidak ke Rusunawa Tambora, Jakarta Barat. Dia mengatakan, konsep rusunawa ini telah diimpi-impikan semenjak Joko Widodo (Jokowi) masih Gubernur DKI Jakarta.

Namun, Ahok mengungkapkan, rusunawa ini masih memiliki kekurangan. Padahal sudah menggunakan lift dan luas masing-masing ruangan mencapai 30 meter persegi.

"Saya senang apa yang kami inginkan tentang rusun, pada saat Jokowi jadi gubernur dan saya wagub berhasil dibangun. Namun ada kesalahan teknis sedikit," ungkapnya saat memberikan sambutan sebelum meresmikan empat Rusunawa di Rusunawa Tambora, Jakarta Barat, Selasa (24/2).

Kesalahan teknis yang dimaksud Ahok soal pipa gas yang terhubung ke setiap unit hingga membuat warga kesulitan jika mengganti tabung. Padahal dengan adanya pipa tersebut warga dapat berhemat.

"Harga tabung gas sering naik, dengan pipa bisa setengah harga. Kalau PGN tidak ada jalur ke sini, maka kami akan pasang tabung gas besar di bawah (Rusunawa). Jadi PGN tinggal isi, lalu disalurkan ke seluruh unit," terangnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, walaupun bangunan sudah jadi, pipa gas tetap dapat dipasang. Sebab posisi dapur pada masing-masing unit berdekatan dengan jendela. Sehingga pipa dapat masuk melalui celah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ahok menegaskan pemprov terus gencar melakukan pembangunan rusun. Targetnya bisa membuat 50 ribu unit lagi.

"Tidak semua orang di Jakarta bernasib baik. Harga rumah mahal. Kalau apartemen seperti ini (Rusunawa Tambora) sederhana aja pengembang jual Rp 400 juta. Dan kalau disewakan Rp 2,5 juta minimal," ungkapnya.

Khusus Rusunawa Tambora, lanjut Ahok, tidak untuk disewa. "Kami bukan sewakan. Kami minta uang retribusi untuk keamanan, kebersihan dan perawatan. Kira-kira Rp 15 ribu sehari. Bapak ibu tahu kami subsidi 80 persen unit. Karena kami sangat yakin tugas kami sediakan tempat tinggal yang layak," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok menerangkan, Pemprov DKI Jakarta tidak mendapat keuntungan dengan adanya Rusunawa ini. Karena pihaknya tetap memberikan subsidi kepada setiap unit, setiap bulannya.

"Kewajiban kami seperti orang tua sama anak. Masak kamu tanya keuntungan bapak mu apa sih kasih sekolah? Ini subsidi kami keluar uang, kira-kira Rp 2,1 juta perbulan per unit," jelasnya. (mdk/lia)