Sumarsono bantah tudingan Ahok ada perubahan anggaran di DKI Jakarta

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono membantah tudingan Gubernur nonaktif Basuki T Purnama alias Ahok, mengenai adanya perubahan anggaran dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017. Sumarsono menegaskan tidak ada perubahan melainkan penyesuaian program.

APBD DKI Jakarta diputuskan Rp 70,28 triliun. Dalam anggaran itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, memasukkan anggaran Rp 5 miliar untuk hibah kepada Badan Musyawarah Betawi sebesar Rp 5 miliar.

"Ngacakin (mengubah) program yang mana? kembali pada yang bersangkutan, sudah baca belum? Kalau baca pasti tidak akan komentar. Tidak ada satu kalimat pun bergeser dari yang diprogramkan. Cuma dipertajam di tingkat yang tidak signifikan," kata Sumarsono di Monas, Selasa (29/11).

Menurut Sumarsono, penyesuaian tersebut sudah dibahas bersama BPKAD, Sekda dan Bappeda serta koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta.

"Kalau ada yang dibahas itu semata-mata menghargai dinamika oleh DPRD karena APBD ini milik berdua. Milik eksekutif dan legislatif. Apa yang diusulkan eksekutif tidak mutlak harus seperti itu. Ada hal yang harus diakomodasikan dengan DPRD," bebernya.

Sumarsono kembali menegaskan tidak ada program bergeser dari ditentukan Ahok sebelumnya. Namun, lantaran ada peningkatan pendapatan maka penyesuaian di beberapa program perlu memaksimalkan anggaran.

"Tidak dikurangi tapi ditambah. Contoh pengadaan lahan untuk taman. Itu diperlukan, untuk Jakarta perlu aset taman, sarana prasaran untuk menanggulangi banjir. Alat berat ditambah. Kemudian, peningkatan kinerja provinsi, tapi itu tidak signifikan. Yang utama adalah penambahan lahan, dan fasilitas di dinas tata air," ungkapnya.

Di samping itu, Sumarsono juga menjelaskan soal dana hibah bagi TNI dan Polri. Dia menegaskan bahwa dana itu bukan dihentikan, melainkan ditunda. Menurutnya, saat ini TNI dan Polri sedang memaksimalkan anggaran mereka di tahun 2016 lantaran belum habis untuk pengamanan Pilkada. Sehingga mereka belum bisa menyerahkan laporan pertanggungjawaban karena programnya belum rampung.

"Nanti jika sudah habis dan kapanpun mereka butuh, apapun yang diminta Pangdam dan Polda akan tetap dialokasikan. Tidak ada yang dicoret atau dihilangkan," tegasnya.