Sumarsono duga ada permainan di rekrutmen pasukan orange
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku akan memperketat proses penerimaan petugas PPSU atau yang biasa disebut pasukan orange. Hal itu dilakukan lantaran dia menduga ada permainan dalam proses perekrutan pasukan orange.
"Memang saya menerima banyak pengaduan karena rekrutmen yang dulu dilakukan oleh Dinas Kebersihan, sekarang dialihkan ke Sekretaris Kelurahan. Banyak yang (pegawai) lama tidak terekrut walaupun memenuhi syarat tapi justru datang orang-orang baru," katanya saat berada di RSUD Tarakan, Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (18/1).
Dia juga meminta kepada Dinas Kebersihan dan wali kota untuk terjun langsung ke lapangan mengecek jalannya proses penerimaan pasukan orange.
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Apa yang digaungkan oleh pemerintah Kota Pasuruan untuk membuat kota lebih bersih? Salah satu upaya pemerintah kota Pasuruan dalam mengatasi permasalahan lingkungan adalah dengan meningkatkan keterlibatan peran serta masyarakat dalam program Pasuruan Resik yang selalu digaungkan demi terwujudnya Pasuruan Kota Madinah.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
-
Siapa yang disarankan turun tangan? “Saya minta, Polri segera turun tangan untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap pabrik-pabrik di Jabodetabek, yang diduga telah melanggar batas emisi.
"Saya sudah perintahkan kepada Dinas Kebersihan untuk kemudian koordinasi dengan para wali kota turun ke lapangan cek semua proses rekrutmen yang benar. Kalau (pegawai) yang lama dan masih memenuhi syarat dari segi pendidikan, pengalaman, kemudian KTP, saya kira tidak ada alasan untuk tidak mempekerjakan kembali dan mengganti orang yang baru," tandas Soni.
Soni juga tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi bagi jajarannya yang terbukti 'bermain' dalam proses seleksi pasukan orange ini.
"Saya perintahkan sekaligus mereka akan menyelidiki kalau ada permainan di lapangan. Apalagi ada persyaratan harus bisa futsal, itu namanya neko-neko. Kalau ada permainan akan kita berikan sanksi, baik pada yang sudah terlanjur masuk maupun pada petugas yang nakal," tegasnya.
Dirinya juga berniat akan memanggil Sekretaris Kelurahan untuk koordinasi terkait hal tersebut. "Kalau perlu Sekel (Sekretaris Kelurahan) seluruh saya panggil ke Balai Kota untuk sama-sama kita clearkan. Saya kira untuk masalah seperti ini jangan mulai korupsi dari bawahlah, yang kecil-kecil begini bisa jadi penyakit dan harus diberantas. Saya enggak mau ini terjadi di Jakarta," tutup Soni.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim Asistensi Polda Riau menekankan perlunya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengajak kaum milenial menggunakan hak pilih.
Baca SelengkapnyaPegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangtengah itu ditangkap di rumahnya.
Baca SelengkapnyaDugaan pelanggaran yang ditemukan itu berupa dugaan pelanggaran kampanye.
Baca SelengkapnyaPolri mengimbau masyarakat melapor jika mengetahui ada penyimpangan pengelolaan anggaran PON Aceh-Sumut.
Baca SelengkapnyaMantan Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, mendapat informasi dari kepling yang diminta untuk memenangkan salah satu paslon di Pilkada Sumut.
Baca SelengkapnyaSeluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAnalisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca SelengkapnyaRonny menyebut kecurangan TSM bisa dilihat dari adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Jateng.
Baca SelengkapnyaPilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca SelengkapnyaSimulasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapan aparat kepolisian dalam pengamanan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSatgas dari Bareskrim Polri bertolak ke lokasi penyelenggeraan PON XXI Aceh-Sumut pada Kamis, 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaKecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca Selengkapnya