Sumarsono galau dengar keluhan PHL dipecat karena tak bisa futsal
Merdeka.com - Delapan orang dari puluhan pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan mengadukan nasib mereka yang dipecat dengan alasan tidak jelas oleh kepala dinas. Mereka mengadu pada Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono.
Sumarsono menceritakan, salah satu dari delapan orang perwakilan PHL yang datang mengadu mengatakan beberapa dari mereka diputus kontrak dengan alasan tidak bisa bermain futsal. Alasan ini yang membuat Sumarsono geram dan merasa harus memanggil Kasudin kebersihan wilayah Jakarta Timur.
Sumarsono mengaku segera mendiskusikan hal tersebut dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup, Isnawa Adji. Namun, sampai saat ini Kasudin belum memenuhi panggilan Sumarsono.
-
Siapa yang mengalami tunggakan gaji? Melalui unggahan terbarunya, ia menyatakan adanya tunggakan gaji dari klub kepada dirinya dan beberapa rekan setimnya.
-
Kenapa petugas kebersihan marah? Woyyyyy.. kalo buang sampah liat-liat dong. Jangan buang sampah seenaknya. Hargai saya kalo lagi kerja!
-
Siapa yang paling merasakan gaji telat? 'Sesibuk apa pun wanita, dia tak akan pernah lupa kapan suaminya gajian.'
-
Bagaimana PKD mendapatkan gaji? Honor atau gaji yang diterima oleh anggota PKD 2024 diatur berdasarkan Surat Menkeu nomor 5/5715/MK.302/2022.
-
Kenapa gaji telat bikin sedih? 'Gaji telat itu kaya mantan yang nge-ghosting, bikin sakit hati tapi tetep diharap-harap.'
-
Bagaimana cara PPS mendapatkan gaji? Gaji PPS Pilkada 2024 menurut keputusan tersebut, maka ketua PPS akan menerima gaji sebesar Rp 1.500.000 per orang. Sedangkan anggota PPS akan mendapatkan gaji sebesar Rp 1.300.000 per orang, serta sekretaris PPS akan mendapatkan gaji sebesar Rp 1.150.000 per orang.
"Ini saya panggil kadis kebersihannya ini belum dateng, saya juga menimbulkan keresahan ya, bukan keresahan, kegalauan ya," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/1).
Sumarsono juga mendapat pengaduan adanya PHL yang gajinya belum dibayarkan. Dia berjanji segera merespon cepat aduan para PHL. Sumarsono mengaku tak tega mendengar gaji petugas yang berkontribusi terhadap kebersihan Ibu Kota tapi upahnya tidak dibayarkan.
"Keluhan aspirasi wong cilik kaya gini jangan pernah dibiarkan, kita harus merespon secara positif peduli, kalau memang pemerintah daerah yang salah ya kita akui kesalahan. Masak orang suruh kerja seminggu masuk got, engga dibayar enggak diberitahu suruh tes, semoga enggak suruh pulang gitu saja. Hal kaya gini sensitif lah," tegas Sumarsono.
Sumarsono mengimbau agar pemimpin yang punya kuasa jangan semena-mena memperdaya bawahan. "Mereka tidak punya kuasa, karena dia powerless tidak berdaya. Karena dia tidak berdaya berarti jangan kita perdaya," tandasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Para petugas kebersihan buang sampah di depan Kantor Bupati sebagai bentuk protes atas 3 bulan gaji yang belum dibayar.
Baca SelengkapnyaPetugas kebersihan memiliki peran penting dalam menjaga Jakarta agar tetap asri dan layak dihuni.
Baca SelengkapnyaPetugas PPSU lainnya, Pipit Mulyaningsih menambahkan, Sekretaris Lurah kalau bicara selalu menyakitkan dan selalu berkata miskin ke PPSU.
Baca SelengkapnyaIren Maulana mengaku belum menerima upah meski tugasnya telah selesai.
Baca SelengkapnyaPekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca SelengkapnyaPetugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Ancol mogok usai dihina Lurah Ancol.
Baca SelengkapnyaKasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSeorang ibu, mantan kepala sekolah PAUD mencurahkan isi hatinya yang tidak pernah digaji selama 15 tahun kepada Pramono Anung.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan sejumlah pihak telah dilakukan. Rekomendasi dari Inspektorat juga sudah keluar.
Baca SelengkapnyaPosko dibuka karena LBH Jakarta menerima banyak aduan dari guru honorer yang terdampak cleansing.
Baca SelengkapnyaKasie di Kelurahan Kelapa Gading Barat ini juga memaksa 100 PPSU lainnya. Mereka pun mengaku tak bisa menolak karena hal itu merupakan perintah atasan.
Baca SelengkapnyaPara hakim memasang pita merah putih di lengan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah terkait gaji.
Baca Selengkapnya