Sumarsono jamin kepala dinas netral di Pilgub DKI
Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta netral dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta Februari mendatang. Dia memastikan seluruh PNS DKI netral tak seperti diungkapkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Mau 8, mau 10, mau 30 kadis yang siap itu saya kira masing-masing boleh klaim, silakan. Tapi saya tegaskan kadis dan jajaran SKPD se-Provinsi DKI netral," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/1).
Sumarsono mengatakan, tidak perlu ada langkah khusus untuk menelusuri kebenaran berita tersebut karena saat ini banyak pihak yang bisa menjadi sumber pelapor jika menemukan hal yang tidak beres.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
-
Kenapa penyelenggara pemilu Jawa Tengah harus menjaga integritas? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
"Gampang, selama ada Bawaslu kasih peringatan ke saya langsung akan saya kasih tindakan (kadis). Karena juri utama dari netralitas adalah Bawaslu, di bawah ada Panwaslu. Soal masukan boleh dari media dan orang lain juga boleh. Kita bukan juri tapi penindak saja," ujar Sumarsono.
Menurut Sumarsono, selama itu masih bersifat klaim, berarti belum terbukti kebenarannya. Namun, jika sudah ada yang menyodorkan bukti adanya indikasi ketidaknetralan ASN maka ia tidak akan ragu untuk menindak kadis tersebut.
"Kalau selama klaim itu dibuktikan, bisa nunjukan dinas A atau dinas B, secara bukti saya bisa panggil merea untukk membuktikan. Sejauh ini tidak ada bukti," tandasnya.
Sebelumnya, DPW PKB DKI Jakarta mengklaim sebanyak tujuh kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemorov DKI Jakarta memastikan siap memenangkan pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor 1 Agus Yudhoyono-Sylviana Murni dalam Pilkada 2017. Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, PKB telah menyiapkan kadernya untuk memenangkan Agus-Sylvi.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi menjadwalkan pemeriksaan Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono Selasa (5/12), atas pernyataan bahwa aparat tidak netral.
Baca SelengkapnyaSugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.
Baca SelengkapnyaAiman Witjaksono menyayangkan dirinya sebenarnya mengingatkan soal netralitas malah dipidana.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada Aiman.
Baca SelengkapnyaDia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas prajurit.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaEfriza khawatir tudingan ketidaknetralan Polri hanya untuk mendongkrak simpatik publik.
Baca SelengkapnyaMenko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitasnya.
Baca SelengkapnyaAlasan tetap melekat status sebagai jurnalis, kata Aiman, karena posisinya masih sebagai wartawan dengan status cuti.
Baca SelengkapnyaAiman dilaporkan ke polisi akibat pernyataan terkait netralitas polisi di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya