Sumarsono sebut DPRD DKI dipilih rakyat, wajar anggaran dinaikkan
Merdeka.com - APBD DKI 2017 telah diketok oleh DPRD DKI Jakarta setelah dibahas bersama Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Salah satu anggaran yang menjadi perhatian yakni sekretariat dewan senilai Rp 143 miliar.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengaku bahwa sampai sekarang dia tidak tahu bagaimana detail anggaran DPRD DKI Jakarta.
"Sampai detik ini saya ndak begitu persis tahu gimana. Mungkin ketua tim Pak Sekdanya tanya nanti detailnya," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/12).
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
Tetapi Sumarsono beranggapan, adanya kenaikan anggaran untuk DPRD tersebut wajar. Karena dia menilai, DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah.
"Tapi kalau ada, wajar saja lah. Karena mereka namanya kemitraan itu eksekutif dan legislatif mereka punya hak protokol. Protokol DPRD kan juga ada," kata pria yang akrab disapa Soni ini.
Sumarsono mengaku tidak mengistimewakan DPRD karena perlakuan kepada semua jajaran pemerintahan adalah sama.
"Sebenarnya perlakuan kita kepada DPRD wajar saja, karena itu sejajar dengan kepala daerah dari sisi protokoler termasuk fasilitas. Itu karena pemerintahan. Akhiran -An setelah kata pemerintah menunjukkan Pemprov dan DPRD. Jadi semua yang dilakukan, DPRD kalau mereka merasa kurang ya dinaikkan dalam batas kewajaran ya silakan saja," bebernya.
Selain itu, Sumarsono juga menegaskan, DPRD dipilih oleh rakyat, sehingga perjalanan dinas maupun fasilitas nya harus diberikan yang terbaik juga.
Sumarsono juga menegaskan, jika ada ketidakwajaran dalam kenaikan anggaran untuk DPRD, hal itu pasti akan ditolak oleh Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).
"Kalau nanti kenaikan keluar dari batas, akan disemprit sama Kemendagri. Karena semua anggaran ada standarnya dan itu dievaluasi oleh kemendagri. Yang penting adalah prinsip selama kenaikannya merupakan batas kewajaran tidak masalah," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaPenggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca Selengkapnya