Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sumarsono sebut DPRD DKI dipilih rakyat, wajar anggaran dinaikkan

Sumarsono sebut DPRD DKI dipilih rakyat, wajar anggaran dinaikkan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. ©2016 merdeka.com/yayu

Merdeka.com - APBD DKI 2017 telah diketok oleh DPRD DKI Jakarta setelah dibahas bersama Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Salah satu anggaran yang menjadi perhatian yakni sekretariat dewan senilai Rp 143 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengaku bahwa sampai sekarang dia tidak tahu bagaimana detail anggaran DPRD DKI Jakarta.

"Sampai detik ini saya ndak begitu persis tahu gimana. Mungkin ketua tim Pak Sekdanya tanya nanti detailnya," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/12).

Orang lain juga bertanya?

Tetapi Sumarsono beranggapan, adanya kenaikan anggaran untuk DPRD tersebut wajar. Karena dia menilai, DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah.

"Tapi kalau ada, wajar saja lah. Karena mereka namanya kemitraan itu eksekutif dan legislatif mereka punya hak protokol. Protokol DPRD kan juga ada," kata pria yang akrab disapa Soni ini.

Sumarsono mengaku tidak mengistimewakan DPRD karena perlakuan kepada semua jajaran pemerintahan adalah sama.

"Sebenarnya perlakuan kita kepada DPRD wajar saja, karena itu sejajar dengan kepala daerah dari sisi protokoler termasuk fasilitas. Itu karena pemerintahan. Akhiran -An setelah kata pemerintah menunjukkan Pemprov dan DPRD. Jadi semua yang dilakukan, DPRD kalau mereka merasa kurang ya dinaikkan dalam batas kewajaran ya silakan saja," bebernya.

Selain itu, Sumarsono juga menegaskan, DPRD dipilih oleh rakyat, sehingga perjalanan dinas maupun fasilitas nya harus diberikan yang terbaik juga.

Sumarsono juga menegaskan, jika ada ketidakwajaran dalam kenaikan anggaran untuk DPRD, hal itu pasti akan ditolak oleh Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau nanti kenaikan keluar dari batas, akan disemprit sama Kemendagri. Karena semua anggaran ada standarnya dan itu dievaluasi oleh kemendagri. Yang penting adalah prinsip selama kenaikannya merupakan batas kewajaran tidak masalah," tandasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Gibran Minta DPRD Segera Eksekusi APBD untuk Kepentingan Warga
Gibran Minta DPRD Segera Eksekusi APBD untuk Kepentingan Warga

Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun

Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Baru Dilantik, Anggota DPRD Malang Ramai-Ramai Gadaikan SK buat Jaminan Pinjaman ke Bank
Baru Dilantik, Anggota DPRD Malang Ramai-Ramai Gadaikan SK buat Jaminan Pinjaman ke Bank

Anggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh

DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.

Baca Selengkapnya