Follow
Sumarsono sebut serapan anggaran APBD DKI 2016 belum maksimal
Merdeka.com - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 DKI Jakarta dinilai belum maksimal dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan banyak program yang tidak terealisasi di tahun ini.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, salah satu hambatan penyerapan anggaran adalah terkait kasus pembebasan lahan dan mangkraknya pembangunan beberapa rusun.
"Ada juga beberapa hal yang bermasalah. Beberapa sektor besar yang paling bermasalah terutama untuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam). Pertamanan itu baru sekitar yang sekarang ini 27 persen," kata Sumarsono di Balai Kota Jakarta, Senin (19/12).
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
Salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran Distamkam adalah tertundanya pembelian lahan bekas Kedubes Inggris yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam anggaran.
"Masalah Kedutaan Inggris enggak jadi beli. Ya pasti daya serapnya paling sedikit. Artinya jelas paling rendah," terangnya.
Sedangkan untuk dinas-dinas yang lain, Sumarsono optimis capaian serapan anggarannya sudah maksimal.
"Hari ini dilaporkan masing-masing sudah 60-an lebih, 70 persen dan seterusnya. Saya kira itu angka yang saya kira sudah bagus," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI membeberkan penyebab Rusunawa Marunda terbengkalai hingga akhirnya dijarah
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung meninjau bantaran kali Krukut di Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa (15/10).
Baca Selengkapnya
Anies menantang untuk dilakukan audit pembangunan Sodetan Ciliwung.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca Selengkapnya
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Sodetan Ciliwung sudah bisa beroperasi usai diresmikan Presiden Jokowi kemarin.
Baca Selengkapnya
Berkat kerja sama Pemprov DKI sekarang dan Kementerian PUPR, proyek sodetan Ciliwung kini dapat diselesaikan.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca Selengkapnya
Basuki menjelaskan duduk persoalan pembangunan IKN saat ini
Baca Selengkapnya
PDIP mendapatkan bocoran Bambang Susantono sebenarnya bukan mundur dari Kepala Otorita IKN tetapi dimundurkan karena tak mampu mengejar target dari pemerintah.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca Selengkapnya