Sumarsono sebut tim dewan jabatan sedang menyusun struktur SKPD baru

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta resmi merampingkan struktur jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah perda yang mengatur disahkan DPRD DKI Jakarta. Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengatakan, struktur baru nanti akan dikerjakan di tim dewan jabatan.

"Saya belum terima laporan dari tim dewan jabatan. Nunggu mereka kerja selesai. Saya kan enggak hafal sama orang-orangnya, unsur ini unsur itu segala macam, mereka rapat pagi siang sore malam. Itu Sekda sama asistennya," kata Sumarsono, di Balai Kota, Senin (19/12).

Sumarsono belum bisa memastikan kapan hasil perombakan jabatan tersebut bisa diumumkan. Tetapi dia berharap hal ini bisa selesai secepatnya.

"Targetnya ya makin cepat makin baik," ungkapnya.

Dalam perombakan ini, kemungkinan beberapa PNS akan mengalami kenaikan jabatan. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang jabatannya menjadi turun.

"Kalau mereka hebat dan memenuhi syarat, ya bisa naik. Tetap ada yang naik turun tengah, dan tetap, fleksibel dan luwes aja. Untuk detailnya coba tanya Sekda," bebernya.

Dia mengaku tak ikut campur seperti apa proses perombakan dan penyusunan struktur SKPD baru. Sebab, katanya, tugasnya sebagai plt hanya melantik. Dia menegaskan, perampingan ini tak ada maksud tertentu.

"Saya enggak punya kepentingan. Kepentingan saya hanya ini selesai penataan selesai. Siapa ke mana, saya ndak punya kepentingan yang penting manage sistem sesuai dengan kompetensi. Silakan sampaikan mereka yang coret-coret. Yang dicoret-coret itu yang saya lantik. Biar secara teknis mereka yang lebih tahu dibanding saya. Gak usah lah saya apa yang diluruskan Pak Ahok-Djarot itu yang saya lantik," ujarnya.

Sumarsono sendiri berharap tidak akan ada terlalu banyak perubahan dalam perombakan ini. Sehingga dia hanya perlu melakukan pengukuhan pejabat lama di SKPD yang baru bukan pelantikan pejabat baru.

"Harapan saya tidak ada pelantikan hanya ada pengukuhan saja itu lebih baik kalau memang diperlukan seperti itu. Karena mengubah juga saya enggak suka sebenarnya. Tapi karena ada konsekuensi pemekaran lembaga atau pengurangan mau enggak mau pasti ada yang digabung atau pasti ada yang dilantik," tandasnya.

Seperti diketahui, perampingan SKPD diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Perangkat Daerah DKI Jakarta yang mulai berlaku tahun depan. Perampingan ini membuat 54 SKPD sebelumnya dipangkas menjadi 42 SKPD.

"Kita menghapuskan 1.060 jabatan," kata Sumarsono beberapa waktu silam.

Setelah perampingan tersebut, Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya memiliki 5.998 jabatan hanya menyisakan 4.938 jabatan.