Sumarsono tak ungkap dana operasional, Kabiro sebut sudah ditransfer
Merdeka.com - Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Pemprov DKI yang bertanggung jawab mengelola dana operasional gubernur dan wakil gubernur. Untuk dana operasional Plt Gubernur DKI Sumarsono juga sudah diberikan untuk dua bulan.
Kabiro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Pemprov DKI, Muhammad Mawardi mengaku tak tahu angka pasti berapa dana operasional yang diterima Sumarsono sebagai Plt gubernur DKI. Menurut dia, angka yang diterima sama seperti diperoleh gubernur definitif Basuki T Purnama (Ahok).
"Saya tidak ingat angka pastinya, besarannya nol koma sekian persen ya dari total anggaran. Yah sama dengan Pak Basuki, kayaknya sih sekitar keseluruhan hampir Rp 50 miliar atau berapa, saya lupa, kan itu dibagi dua, kepala daerah sama wakil kepala daerah," kata Mawardi saat dihubungi merdeka.com, Rabu (14/12).
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
-
Bagaimana dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Diduga dalam pelaksanaannya dana tersebut banyak digunakan untuk pembelajaan fiktif,' ujarnya. Selain itu, Douglas menjelaskan, telah terjadi mark up atau menaikan harga belanjaan serta kesalahan prosedur dalam menggunakan dana hibah tersebut.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kapan dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? Diketahui dugaan korupsi yang sedang diperiksa oleh penyidik Kejati Kalteng merupakan dana hibah tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023.
Dia mengatakan, anggaran operasional sudah diterima oleh Sumarsono. Namun dia mengatakan, dana yang diterima tidak diberikan satu tahun, tetap per bulan. Sudah dua bulan ini diberikan Pemprov DKI kepada Sumarsono atau pria yang akrab disapa Soni itu.
"Sudah, masuk mulai November jadi Desember sudah kita transfer. Untuk dua bulan, saya lupa besarannya berapa," kata Mawardi.
Soal Sumarsono yang tidak ungkap dana operasionalnya, Mawardi enggan berkomentar. Menurut dia, hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Sumarsono.
"Kalau itukan hak Plt langsung, tanya ke Plt, enggak tahu ya saya, masalah biayanya kan kita sudah transfer, sudah ditransfer," terang dia.
Mawardi menekankan, dana operasional yang diterima Sumarsono hanya sebagai jabatan gubernur saja. Sementara untuk Wagub nonaktif, Djarot Saiful Hidayat, dana operasionalnya tidak dicairkan.
"Hanya gubernur saja, wakilnya tidak dicairkan, sesuai petunjuk beliau (Plt), untuk wakil tidak diambil," tutup dia.
Sementara itu, Soni tak mau mengungkap besaran gaji atau dana operasional yang diperolehnya saat menggantikan Basuki T Purnama (Ahok). Soni justru meminta agar soal anggaran itu dilihat langsung ke situs Pemprov DKI Jakarta.
"Silakan lihat di website," kata Soni saat menghadiri Rakornas PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/12).
Soni juga tak mau membahas soal anggarannya. Dia memilih menyerahkan pertanyaan itu kepada Sekda DKI Jakarta Saefullah. Menurut dia, sampai saat ini dirinya tak tahu digaji berapa selama menjadi Plt gubernur DKI Jakarta.
"Kalau ingin tahu anggaran saya berapa, tanya ke Sekda saja, karena sampai sekarang saya saja engga tahu dana operasional saya berapa," terang Soni.
Saat ditanya lagi soal transparansi, Soni menolak menjawab. Dia berlalu begitu saja memasuki arena Rakornas PAN.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Iuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri
Baca SelengkapnyaPembayaran dilakukan secara rapel karena peraturan terbit beberapa waktu setelah pimpinan dan staf OIKN mulai menjalani tugas mereka.
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDisinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaAhmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaBeredar narasi iuran Tapera untuk membiayai program makan siang gratis dan pembangunan IKN
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaKlarifikasi terkait rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaDana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca Selengkapnya