Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sumarsono tak ungkap dana operasional, Kabiro sebut sudah ditransfer

Sumarsono tak ungkap dana operasional, Kabiro sebut sudah ditransfer Serah terima Plt Gubernur DKI. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Pemprov DKI yang bertanggung jawab mengelola dana operasional gubernur dan wakil gubernur. Untuk dana operasional Plt Gubernur DKI Sumarsono juga sudah diberikan untuk dua bulan.

Kabiro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Pemprov DKI, Muhammad Mawardi mengaku tak tahu angka pasti berapa dana operasional yang diterima Sumarsono sebagai Plt gubernur DKI. Menurut dia, angka yang diterima sama seperti diperoleh gubernur definitif Basuki T Purnama (Ahok).

"Saya tidak ingat angka pastinya, besarannya nol koma sekian persen ya dari total anggaran. Yah sama dengan Pak Basuki, kayaknya sih sekitar keseluruhan hampir Rp 50 miliar atau berapa, saya lupa, kan itu dibagi dua, kepala daerah sama wakil kepala daerah," kata Mawardi saat dihubungi merdeka.com, Rabu (14/12).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengatakan, anggaran operasional sudah diterima oleh Sumarsono. Namun dia mengatakan, dana yang diterima tidak diberikan satu tahun, tetap per bulan. Sudah dua bulan ini diberikan Pemprov DKI kepada Sumarsono atau pria yang akrab disapa Soni itu.

"Sudah, masuk mulai November jadi Desember sudah kita transfer. Untuk dua bulan, saya lupa besarannya berapa," kata Mawardi.

Soal Sumarsono yang tidak ungkap dana operasionalnya, Mawardi enggan berkomentar. Menurut dia, hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Sumarsono.

"Kalau itukan hak Plt langsung, tanya ke Plt, enggak tahu ya saya, masalah biayanya kan kita sudah transfer, sudah ditransfer," terang dia.

Mawardi menekankan, dana operasional yang diterima Sumarsono hanya sebagai jabatan gubernur saja. Sementara untuk Wagub nonaktif, Djarot Saiful Hidayat, dana operasionalnya tidak dicairkan.

"Hanya gubernur saja, wakilnya tidak dicairkan, sesuai petunjuk beliau (Plt), untuk wakil tidak diambil," tutup dia.

Sementara itu, Soni tak mau mengungkap besaran gaji atau dana operasional yang diperolehnya saat menggantikan Basuki T Purnama (Ahok). Soni justru meminta agar soal anggaran itu dilihat langsung ke situs Pemprov DKI Jakarta.

"Silakan lihat di website," kata Soni saat menghadiri Rakornas PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/12).

Soni juga tak mau membahas soal anggarannya. Dia memilih menyerahkan pertanyaan itu kepada Sekda DKI Jakarta Saefullah. Menurut dia, sampai saat ini dirinya tak tahu digaji berapa selama menjadi Plt gubernur DKI Jakarta.

"Kalau ingin tahu anggaran saya berapa, tanya ke Sekda saja, karena sampai sekarang saya saja engga tahu dana operasional saya berapa," terang Soni.

Saat ditanya lagi soal transparansi, Soni menolak menjawab. Dia berlalu begitu saja memasuki arena Rakornas PAN.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Iuran Tapera Disebut buat Program Makan Gratis Prabowo & Bangun IKN, Begini Kata Istana
Iuran Tapera Disebut buat Program Makan Gratis Prabowo & Bangun IKN, Begini Kata Istana

Iuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri

Baca Selengkapnya
Stafsus Sri Mulyani: Gaji Kepala Otorita IKN Rp172 Juta dan Dana Operasional Rp178 Juta Sudah Dibayarkan
Stafsus Sri Mulyani: Gaji Kepala Otorita IKN Rp172 Juta dan Dana Operasional Rp178 Juta Sudah Dibayarkan

Pembayaran dilakukan secara rapel karena peraturan terbit beberapa waktu setelah pimpinan dan staf OIKN mulai menjalani tugas mereka.

Baca Selengkapnya
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya
Iuran Tapera Dipakai untuk Program Makan Siang Gratis dan Pembangunan IKN? Cek Faktanya
Iuran Tapera Dipakai untuk Program Makan Siang Gratis dan Pembangunan IKN? Cek Faktanya

Beredar narasi iuran Tapera untuk membiayai program makan siang gratis dan pembangunan IKN

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
Gaduh Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Begini Penjelasan Airlangga
Gaduh Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Begini Penjelasan Airlangga

Klarifikasi terkait rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli

Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Baca Selengkapnya