Sumarsono tegaskan tak ada deal-dealan dengan DPRD saat susun APBD

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, membantah adanya anggaran titipan dari anggota DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, sebagai anggota DPRD mereka berhak mengajukan atau memberikan masukan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam APBD 2017.

Selain itu, Sumarsono juga menegaskan APBD yang telah disetujui Pemprov dan DPRD tidak serta merta lolos karena harus melalui tahapan evaluasi dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) sehingga hal itu menutup kemungkinan adanya kecurangan dalam penyusunan APBD.

"Tidak ada deal-deal. Kalau saya secara umum kebijakan apa yang dibuat oleh gubernur petahana silakan lanjutkan kalau DPRD ada aspirasi hanya masukan saja, toh nanti kalau melanggar atau tidak sesuai masih ada koreksi dari Kemendagri," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/12).

Sebagai seorang Plt Gubernur, Sumarsono mengaku tidak bisa memeriksa detail satu per satu APBD DKI yang dipatok sebesar Rp 70,19 triliun tersebut. Dia memercayakan seluruh pemeriksaan anggaran tersebut kepada staf yang dianggap lebih tahu menahu, seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Bappeda.

"Jangan kami yang koreksi terlalu detil. Karena yang bisa mengatakan iya dan tidak adalah Kemendagri. Kalau kami bilang tidak dan DPRD iya, kan deadlock, lebih baik cantumkan saja toh ini kan belum jadi anggaran tapi masih usulan," jelasnya.

Seperti diketahui, Kemendagri telah mencoret beberapa anggaran yang diusulkan dalam APBD 2017 DKI Jakarta, di antaranya dana untuk sopir pribadi para anggota DPRD sebesar Rp 4 miliar karena tidak memiliki payung hukum serta anggaran untuk rehab kolam ikan di Gedung DPRD yang dianggarkan sebesar Rp 579 juta.