Sumarsono yakin ada kelalaian dalam tragedi terbakarnya KM Zahro

Merdeka.com - Kewenangan seluruh pelabuhan di Indonesia, termasuk pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, ada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Termasuk Navigasi, izin kapal, dan lainnya.

Meski segala wewenang pelabuhan Muara Angke ada di tangan Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI minta dilibatkan dalam investigasi dan penyelidikan terkait kasus terbakarnya kapal Zahro Xpress hari Minggu, (1/1). Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono punya alasan kuat ingin dilibatkan. Sumarsono yakin ada kelalaian yang berujung tewasnya 23 penumpang kapal.

"Walaupun ini kemenangan pemerintah pusat, saya berharap pemerintah daerah ikut di libatkan karena ini bagian dari wilayah DKi juga," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1).

Namun, kelalaian yang dimaksud bukan kelebihan kapasitas. Dia menyebutkan, kapal tersebut berkapasitas 285 orang. Saat kejadian, kapal itu diisi 247 orang. "Jadi masih ada sisa ruang yang masih bisa diisi," tuturnya.

Sumarsono mengatakan, kelalaian yang dimaksud adalah human error data manifest yang simpang siur. Data manifest jumlah penumpang tidak sesuai dengan kenyataannya.

"Jelas ada kesalahan sebelumnya kalau manifes 100 tapi yg berangkat 200 an ya berarti ada kesalahan," paparnya.

Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri ini juga meminta pihak berwenang menyelidiki harga tiket yang ternyata dipatok jauh lebih murah dari harga pada umumnya.

"Kalau mereka jual tiket Rp 50.000 padahal harusnya Rp 79.000 , jelas pasti ada kesalahan dalam manajemen," ucapnya.