Follow
Supeltas ditolak Djarot, Polda Metro tunggu Anies-Sandi dilantik
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat dengan tegas menolak program Sekarelawan Pengatur Lalu Lintas alias Supeltas yang diajukan Dirlantas Polda Metro Jaya. Djarot beralasan, tidak ada ruang di APBD untuk membayar honor para Supeltas.
Polda Metro menerima sikap Djarot. Mereka memaklumi jika belum ada ruang di APBD untuk membayar honor Supeltas. Maka, Polda Metro akan menunggu gubernur dan wakil terpilih dilantik.
"Gubernur ini (Djarot) menyampaikan di tahun 2017 ini tidak ada anggarannya," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra di Mapolda Metro Jaya, Senin (18/9).
-
Dimana Soetardjo menjabat Gubernur Jawa Barat? Ia lahir di sebuah desa bernama Kunduran, yang berada di Blora, Jawa Tengah. Lahir pada 22 Oktober 1892, Soetardjo menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang bertempat tinggal di Gedung Sate.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Kapan Soetardjo menjabat Gubernur Jawa Barat? Setelah kemerdekaan dikumandangkan, adanya pembentukan sistem pemerintahan daerah maka Soetardjo ditetapkan menjadi Gubernur Jawa Barat berdasarkan UU No. 1 Tahun 1945.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kenapa Soetardjo jadi Gubernur Jawa Barat? Setelah Indonesia merdeka, mulai dibentuklah suatu pelaksanaan pembagian daerah yang pada saat itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan pembagian daerah menjadi 8 provinsi. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terbentuk atas perundingan PPKI mengenai pemerintahan daerah di Indonesia. Masih bersifat sementara, gubernur Jawa Barat diampu oleh Dr. Soetardjo Kertohadikusumo.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
"Mungkin di tahun 2018 bisa dianggarkan. Iya (Gubernur terpilih, Anies Baswedan)," pungkas Halim.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah menerima surat dari Dirlantas Polda Metro Jaya soal gaji Supeltas atau Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas. Djarot mempertanyakan darimana anggaran untuk mengaji mereka karena tak ada di APBD.
"Saya sudah terima suratnya, anggarannya dari mana? Di APBD enggak ada. Gitu loh. Jadi dari mana anggaranya?" kata Djarot di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, Jakarta Barat, Selasa (30/8).
Djarot mempertanyakan jika bukan dari APBD darimana uang buat mengaji Supeltas. Sebab, dana hibah juga masuk ke APBD.
"Kalau enggak dari APBD dari mana? Apa dari duitnya Kadishub? Kalau misalnya hibah kan masuk ke APBD juga," katanya.
Supeltas sendiri merupakan program Ditlantas Polda Metro Jaya dalam rangka mengurai kemacetan ibu kota yang semakin parah.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca Selengkapnya
Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca Selengkapnya
Heru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Heru mengaku akan menelusuri aduan tersebut dan menindak oknum tersebut jika seorang aparat.
Baca Selengkapnya
Proses praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang mulai berjalan di pengadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan.
Baca Selengkapnya
Pekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca Selengkapnya
Jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI kini diisi kepada pelaksana tugas (Plt).
Baca Selengkapnya
Bid Propam terus melakukan pemeriksaan terhadap Ipda Muhammad Idris dan Aiptu Amiruddin terkait kasus guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito Supriyani.
Baca Selengkapnya
Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca Selengkapnya
Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca Selengkapnya