Survei: Publik Belum Puas dengan Kinerja Pemprov DKI
Merdeka.com - Direktur and Chief Knowledge Worker Ruang Waktu, Wicaksono Sarosa memaparkan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani berbagai permasalahan. Hasilnya, sebagian besar masyarakat merasa belum puas terhadap kinerja Pemprov DKI khususnya dalam menangani banjir dan kemiskinan.
"Pada umumnya responden merasa belum puas terhadap kinerja Pemprov Jakarta. Khususnya masalah banjir, kemiskinan, permukiman kumuh, polusi udara, sampah, pungli, dan transparansi anggaran serta kebijakan," kata Wicaksono dalam dalam Dialog Multi Stakeholder Jakarta Smart City yang diselenggarakan oleh Hukum Online secara virtual hari ini, Kamis (4/3).
Selain itu, ada beberapa aspek yang menunjukkan hasil bahwa masyarakat puas dengan kinerja baik Pemprov DKI, yakni dalam hal kesehatan masyarakat, air bersih, dan pelayanan publik.
-
Siapa yang menilai kemacetan di Jakarta? Tomtom International BV adalah lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia mencatat peringkat kemacetan di Jakarta naik menjadi 29 pada 2022.
-
Bagaimana Prabowo menilai kinerja Kabinet? Soal evaluasi, dia tentu akan melakukannya tanpa harus memberikan target waktu-waktu tertentu.'Saya kira tidak terpaku waktu ya (evaluasi kabinet). Saya tanamkan rasa tanggung jawab, saya menggugah cinta Tanah Air. Kalau orang itu cinta Tanah Air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik,' ujarnya.
-
Dimana Pemkab Banyuwangi fokus menangani banjir? Salah satu yang menjadi perhatian Ipuk adalah kawasan rawan banjir. Seperti di Lingkungan Lebak, Kelurahan Tukangkayu, Banyuwangi yang sempat dicek langsung oleh Ipuk pada Rabu (1/11). Kawasan yang dilintasi aliran sungai Kalilo itu, kerap dilanda genangan air di kala intensitas hujan tinggi.
-
Kenapa Jakarta banjir? 'Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung,' ujar dia.
-
Bagaimana Banyuwangi menangani kemiskinan? Salah satu upayanya tersebut adalah dengan melakukan intervensi kepada warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi. Dari data tersebut, warga pra sejahtera yang masih produktif, akan dilibatkan dalam program padat karya yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi.
-
Di mana saja Jakarta banjir? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. 'Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta,' kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).Adapun data wilayah terdampak diantaranya Jakarta Selatan.
Wicaksono juga memaparkan hasil survei mengenai pelayanan publik dengan menggunakan Jakarta Smart City atau JAKI. Survei tersebut menunjukkan, 48 persen responden sudah bahwa Pemprov DKI memiliki aplikasi JAKI (Jakarta Kini), sisanya 52 persen tidak tahu. Kemudian 49,2 persen responden tidak pernah menggunakan JAKI dan dari jumlah tersebut, 69,4 persennya merasa puas dengan layanan JAKI.
Padahal, kata dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertekad untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang cerdas atau smart city dengan mengembangkan aplikasi JAKI (Jakarta Kini).
"Jadi sebagian besar responden yang mengisi survei tersebut belum familiar dengan konsep Jakarta Smart City dan aplikasi JAKI. Mereka masih mengandalkan instagram dan website Pemprov DKI dalam mencari informasi," ujarnya.
Dengan begitu, dia menyimpulkan bahwa pelayanan publik di Jakarta masih harus dibenahi, selain itu, dia juga menyarankan Pemprov DKI untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dapat membantu pelayanan publik. Dia melihat, beberapa isu perkotaan di Jakarta belum tersentuh oleh solusi teknologi sehingga menurutnya kemajuan penanganan masalah tersebut cukup lambat.
"Pemerintah perlu lebih intensif lagi dalam memanfaatkan media atau platform agar bisa digunakan warga dalam mengakses pelayanan publik," sarannya.
Wicaksono kemudian menegaskan bahwa survei tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan persepsi dari jumlah populasi. Dia mengatakan, analisis dari survei tersebut bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Survei Ruang Waktu dan Hukum Online ini diikuti oleh 123 orang yang terdiri dari warga Jabodetabek. Namun kata dia, sebagian besar responden yang mengisi survei daring tersebut memang berdomisili di Jakarta dan berusia 22-40 tahun.
"Sebagian besar pekerjaannya karyawan swasta dan laki-laki. Yang usia 22-40 tahun jumlahnya mencapai 67,5 persen, usia 40-50 tahun 13 persen, dan sisanya 50 tahun ke atas," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang mendukung DKI Jakarta untuk menjadi kota yang cerdas. Baik itu dukungan dalam bentuk ide, saran, ataupun hasil survei yang dilakukan sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan bersama.
"Kita sangat mengapresiasi partisipasi, baik dari komunitas nasional dan internasional," kata Anies
Sebelumnya, Mantan Menteri Pendidikan itu mengajak masyarakat, akademisi, dan pihak swasta untuk bersama-sama membangun Ibu Kota menjadi kota yang cerdas.
"Ayo jadikan Jakarta kota yang lebih baik lagi. Kami mengajak semuanya untuk bergabung membangun Jakarta. Inilah mengapa kita mendeklar diri kita City of Collaboration," ajaknya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
48,60 persen warga Jakarta yang menilai perkembangan Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi sama saja.
Baca SelengkapnyaMeski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil
Baca SelengkapnyaSurvei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 75,6 persen pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menilai kepuasan kepada Presiden Jokowi karena pelayanan yang diberikan pada publik.
Baca SelengkapnyaHasil survei menjelaskan 76,5 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca SelengkapnyaKinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca SelengkapnyaPenarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Baca Selengkapnya