Tahu akan digusur, warga Bidara Cina larang petugas saat mendata

Merdeka.com - Usai wilayah Kampung Pulo, kawasan Bukit Duri dan Bidara Cina akan jadi sasaran penggusuran selanjutnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab, kawasan Bidara Cina ikut terkena imbas dari normalisasi Sungai Ciliwung yang bakal dibuatkan sodetan kali.

Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, untuk melakukan penggusuran di kawasan itu masih sulit. Sebab warga masih terus melakukan penolakan hingga menghambat proses pendataan.

"Kami akan atur waktu relokasinya. Dia juga melarang kami mengukur, bagaimana mau ambil data untuk sodetan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/8).

Meski demikian, Ahok berkeras untuk tetap menggusur warga Bidara Cina, karena proyek normalisasi sungai harus terus berjalan. Dirinya tak akan pandang bulu.

Dia pun menegaskan tak akan membayar ganti rugi kepada warga yang menempati tanah negara, kecuali pada mereka yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Selanjutnya, mereka hanya akan diberi unit rusun sebagai kompensasi dari upaya relokasi tersebut.

"Kalau memang mereka tidak mau direlokasi, kami akan paksa. Tidak ada pilihan karena sodetan harus jalan," ujar Ahok.

"Kalau menduduki tanah negara, dasar saya bayar itu apa? Kalau yang ada SHM kami bayar. Itu semua kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012," pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/2012, di situ mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang menyebutkan bahwa pihak yang berhak menerima ganti rugi sesuai insentif perpajakan, adalah mereka yang memiliki tanah dengan sertifikat. Namun, jika menduduki tanah negara, maka akan diganti dengan tanah dan/atau bangunan, atau direlokasi.