Tahun ini Pemprov DKI bangun RS di Pasar Minggu

Merdeka.com - Tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun Rumah Sakit (RS) dengan komposisi 87 persen untuk bagi kelas III. RS yang dulu hendak dibangun dengan biaya surat obligasi ini berada di kawasan pasar minggu Jakarta Selatan.

"Memang ada, kan dulu obligasi gak jadi. Pakai APBD kan sudah bener itu. Jadi itu kelas III nya 87 persen. Kalau tanpa kelas nanti gak bisa bayar yang non PNS," ujar Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati di Jakarta, Jumat (5/4).

Anggaran pembangunan RS yang rencananya dibangun tahun 2009 lalu itu tahap awal sebesar Rp 50 miliar. Namun, Dien enggan merinci secara detail bagaimana pembangunannya.

"Itu untuk tahap pertama, perinciannya gak hafal. Lu kok tanyanya teknis banget. Itu jawabannya di panitia lelang,"jawabnya ketus.

Sementara itu, anggota komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham mengaku pembangunan RS tersebut molor. Awalnya hendak dibangun tahun lalu. Namun mekanisme pembiayaan diubah hingga mengakibatkan rencana pembangunan molor.

"Tahun lalu itu gak jadi di bangun karena ada rencana semula pakai obligasi, tapi Pemda sekarang gak mau, makanya gak jadi. Pemda sekarang maunya pakai APBD murni," terang Igo.

Politisi PKS ini menjelaskan, tidak ada persoalan lahan. Sebab RS akan dibangun di atas tanah milik dinas pertanian yang dialihfungsikan menjadi rencana pembangunan RS. Detail Enginering Desain (DED), kata Igo sudah selesai sejak tahun 2011.

"Harapannya sih April ini sudah mulai lelang lalu menyusul surat perintah kerja dari Pemda DKI. Mei mudah - mudahan kontraktor sudah bisa kerja melakukan pembangunan," tandasnya.

Berbeda hal dengan anggota komisi E dari fraksi PDIP Dwi Rio mengatakan DPRD membuat Pansus RS Pasar Minggu sejak pertengahan 2012 lalu. Fungsinya mengawasi kesiapan pemerintah sebelum pelaksanaan pembangunan RS pasar minggu.

Dia menjelaskan, pembangunan RS tersebut molor akibat tarik menarik antara obligasi dan APBD pada Tahun 2012. Sebab pada 2012 Fauzi Bowo, yang kala itu masih menjabat Gubernur, berencana akan membangun rumah sakit menggunakan dana obligasi.

"Nah begitu peralihan kepemimpinan ke pak Jokowi, pada desember (2012) fatwa dari Menkeu (membangun RS dengan menggunakan dana obligasi) itu ada dan membolehkan, cuma kebijakan politik pak Jokowi gak mau pakai dana obligasi, maunya pakai dana APBD murni," jelas Rio.

Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan secara multiyears diperkirakan 2014 telah selesai pembangunan fisik. Sedangkan 2015 pengadaan alat kelengkapan. "Sehingga 2015 sudah bisa di gunakan," tutupnya.