Tak ada indikasi korupsi RS Sumber Waras, Ahok sebut KPK profesional
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta sulit untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Sebab, dalam proses penyelidikan, KPK belum menemukan dua alat bukti atas kasus yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu.
Menanggapi hal itu, Ahok menyebut proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus RS Sumber Waras sudah sangat profesional. Dia pun mengungkapkan dalam kasus itu memang tidak ada indikasi tindak pidana korupsi.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politik? Ahok pun memutuskan untuk masuk ke politik. Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus korupsi? Lebih lanjut, menurut Sahroni, hal tersebut penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan pengadilan yang berdampak pada masa hukuman para pelaku korupsi.
"Berarti KPK profesional. Saya terima kasih. Memang dari awal tidak ada indikasi korupsi. Sebetulnya kalau diproses saya ikut hukum saja," kata Ahok dalam upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-97 Pemadam Kebakaran, Jakarta Utara, Selasa (1/3).
Ahok pun mengaku merasa santai menanggapi proses hukum yang dilakukan KPK. Pasalnya, menurut Ahok, dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras tidak menyalahi aturan.
"Orang saya tidak pernah niat maling. Niat saja kagak. Saya mah santai saja saya percaya KPK kerja profesional. Kenapa takut?" tandas mantan politisi Gerindra ini.
Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya merasa kesulitan menaikkan kasus yang diduga menyebabkan kerugian Rp 191 miliar pada anggaran APBD Perubahan 2014 itu.
"Jadi menaikkan kasus itu ke tingkat penyidikan tak semudah yang kita bayangkan," kata Basaria.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung menegaskan pengusutan perkara tersebut berdasarkan bukti dan fakta hukum.
Baca SelengkapnyaKPK menjawab tudingan PDIP bahwa penggeledahan kediaman advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah ugal-ugalan terkait kasus Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin ikut mengomentari soal pemanggilan Cak Imin oleh KPK
Baca SelengkapnyaPatra menegaskan, kehadiran Hasto sebagai bukti kliennya adalah orang yang taat hukum.
Baca SelengkapnyaTidak perlu ada pergantian penyidik KPK karena tindakan Rossa yang sesuai prosedur tersebut.
Baca SelengkapnyaAlbertina diduga menyalahgunakan wewenang yang meminta hasil analisis transaksi keuangan untuk salah satu pegawai lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal pemanggilannya sebagai saksi di dugaan kasus korupsi DJKA
Baca SelengkapnyaHevearita menegaskan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Pemkot Semarang tetap berjalan dengan baik meski sedang diterpa isu dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaAhok juga menepis isu menjadi 'Kuda Putih' Jokowi dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK, Alexander Marwata menegaskan, tindak lanjut laporan tersebut tidak ada unsur politik.
Baca Selengkapnya