Tak Ada Operasi Yustisi, 35.000 Pendatang Baru Terdata Masuk Jakarta Setelah Lebaran
Merdeka.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menggelar kegiatan Bina Kependudukan untuk memberikan layanan administrasi kependudukan bagi warga pendatang. Dari data yang ada, lebih dari 30 ribu pendatang baru tinggal di Ibu Kota usai Lebaran 2019.
"Hasil pendataan sampai dengan tanggal 26 Juni pukul 16.00 WIB ada sebanyak 35.209 penduduk non permanen," kata Kepala Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma saat dihubungi, Jumat (28/6).
Dhany menyatakan, pihaknya masih terus melakukan pendataan hingga bulan Juli 2019. Bahkan, dalam pendataan itu melibatkan kelompok Dasawisma via aplikasi digital.
-
Kenapa Pemprov DKI menetapkan syarat ketat untuk pendatang baru? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
-
Apa masalah utama yang dihadapi pendatang baru di Jakarta? Celakanya, Pemprov DKI menemukan sebanyak 17,89 persen atau sebanyak 220 orang dari ribuan pendatang itu tercatat tak punya pekerjaan. Bahkan, PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono menemukan pendatang yang jadi pemulung. "Ada juga yang beberapa waktu lalu ketemu ya kita pemulung segala macam. Kita kembalikan,"
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa saja yang bisa bekerja di mana saja? Melansir dari CNBC, menurut laporan dari FlexJobs, sistem bekerja di mana saja masih jarang ditemukan dan semakin kompetitif untuk didapatkan, hanya terhitung sekitar 5 persen dari semua peran jarak jauh.
-
Kenapa Anies Baswedan jadi menteri? Kesungguhannya dalam memajukan sektor pendidikan terwujud ketika Jokowi memilihnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
"Mudah-mudahan akan lebih besar cakupan pendataannya," jelas Dhany.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan operasi yustisi sudah dihentikan sepenuhnya. Para pendatang baru hanya perlu melaporkan diri bila datang ke DKI Jakarta.
Untuk mencegah masalah menjamurnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) saat musim Lebaran, Anies menyatakan hal itu dapat diatasi dengan penertiban. Pihaknya dari dinas sosial juga akan siap membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Jadi bedanya kita tidak melakukan operasi penangkapan-penangkapan karena memang tidak perlu ada yang ditangkap, semuanya warga negara Indonesia yang berhak untuk bergerak ke mana saja selama mereka berada di wilayah Indonesia," ujar Anies di Puskesmas Kecamatan Kalideres, Jakarta, Senin (3/6/2019).
Anies menegaskan, para pendatang baru tidak boleh sampai mengalami diskriminasi karena ingin mencari lapangan pekerjaan di DKI Jakarta. Sebab, sebagai warga Indonesia, siapapun berhak untuk singgah di mana saja selama itu adalah wilayah dari Indonesia.
Dia pun mengecam perlakuan diskriminasi yang ada hanya karena seseorang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.
"Dulu mungkin dianggap normal orang dibedakan berdasarkan warna kulit, masa itu dianggap normal. Ada masa dulu memilah orang berdasarkan KTP itu dianggap normal, itu enggak normal," ujar Anies.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi memprediksi pada 2024 ini jumlah pendatang baru di Jakarta bakal berkurang.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang ke Jakarta usai Lebaran 2024 diperkirakan turun drastis.
Baca Selengkapnya"Agar tidak mengajak sanak keluarga atau tetangga untuk mengadukan nasibnya ke Jakarta," kata Joko
Baca SelengkapnyaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat 7.243 warga pendatang baru yang masuk ke Jakarta setelah Lebaran 2024.
Baca SelengkapnyaWarga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaTren yang biasa terjadi adalah melonjaknya jumlah pendatang yang tiba di Jakarta
Baca Selengkapnya7.649 Pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (KPK) di DKI Jakarta selama Juni 2024.
Baca Selengkapnya“Nanti kita cek trennya seperti apa. Tapi memang kemarin pas bulan Mei 2023, melonjak jadi 216% dibandingkan bulan April 2023," kata Kadis Dukcapil DKI
Baca SelengkapnyaPemprov DKI akan Beri Bansos ke Warga Pendatang Ber-KTP Jakarta, Apa Syaratnya?
Baca Selengkapnyatertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca Selengkapnya