Follow
Tak Ada Operasi Yustisi Usai Lebaran, Anies Sebut Ibu Kota Milik Seluruh Indonesia
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak akan melarang pendatang baru dari daerah-daerah yang ingin ke ibu kota usai Lebaran. Menurut dia, Jakarta adalah milik seluruh warga negara Indonesia.
"Sejak tahun lalu, kita tidak lagi mengadakan operasi pemeriksaan Yustisia. Mengapa? ibu kota adalah milik seluruh Indonesia," ujar Anies di Lapangan Monas Jakarta, Kamis (30/5).
Anies menyebut, sejauh ini tak ada aturan yang melarang warga negara untuk berpindah domisili. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan semua warga negara memiliki hak yang setara, terlebih dalam hal mencari pekerjaan.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Apa yang Anies Baswedan katakan di video yang beredar? 'Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer,' Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar.'Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings.'
-
Bagaimana Anies terapkan prinsip keadilan di UMP? 'Saya sampaikan ketika kami memimpin di Jakarta kenaikan UMP contohnya pada tahun 2021-2022 kami memilih menggunakan rumus yang prinsipnya keadilan. Jadi rumus itu yang kami gunakan,' kata Anies di GBI Mawar Sharon, Kelapa gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11).
-
Bagaimana Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya? Oleh karena itu, Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya dengan janji-janji pemimpin lain yang tidak dipenuhi.
-
Kenapa Anies meminta masyarakat agar tidak menghukumnya? Oleh karena itu, Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya dengan janji-janji pemimpin lain yang tidak dipenuhi.
"Tidak ada aturan yang melarang pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Wonogiri ke Balikpapan, Manokwari atau Jakarta, kita memiliki kesetaraan mencari kerja," jelasnya.
Masyarakat yang ingin berpindah ke Jakarta, Anies menuturkan, cukup membawa surat kependudukan. Selain itu, masyarakat diharapkan memiliki pengalaman dan keterampilan.
"Dengan begitu ikut berkontribusi kehidupan perekonomian di ibu kota," tutur dia.
Anies menjelaskan alasan Pemprov DKI tak lagi menggelar operasi yustisi. Sebab, dia menilai operasi yustisi tak adil lantaran hanya menyasar kalangan ke bawah saja.
"Hampir pasti yang atas enggak tertangkap. Mulai tahun ini enggak ada lagi operasi, adanya layanan kependudukan," kata Anies.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca Selengkapnya
Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca Selengkapnya
Anies menegaskan tidak akan membiarkan bangsa jatuh terhadap kelompok tertentu yang berusaha berkuasa.
Baca Selengkapnya
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca Selengkapnya
Dia memikirkan nasib warga khususnya di Kampung Bayam.
Baca Selengkapnya
Bambang berujar, IKN dibentuk untuk semua kalangan. Manfaatnya pun akan dirasakan seluruh pihak.
Baca Selengkapnya
Anies menjawab mengenai persoalan hukum yang masih tebang pilih hanya tajam ke bawah.
Baca Selengkapnya
Pasangan AMIN bakal menagih pajak 100 orang terkaya di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Anies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca Selengkapnya
Reaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca Selengkapnya
Pemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.
Baca Selengkapnya
Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca Selengkapnya