Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak akan mampu 100 persen, DKI target penyerapan anggaran hanya 86 persen

Tak akan mampu 100 persen, DKI target penyerapan anggaran hanya 86 persen Sekretaris Daerah DKI Saefullah diperiksa KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penyerapan anggaran tahun 2017 mencapai 86 persen. Namun sampai saat ini penyerapan anggaran baru mencapai 69 persen.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memprediksi penyerapan anggaran sampai akhir tahun tidak mencapai 100 persen.

"Nanti akhir tahun prediksi kita akan 86 persen. Penyebabnya pertama efisiensi hasil lelang. Kedua banyak pekerjaan yang tidak selesai, khususnya untuk rusun, di Dinas Kesehatan, di Dinas Pendidikan, ada beberapa kantor kelurahan juga tidak selesai jadi (penyerapan anggaran) sekitar 86 persen," kata Sekda di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/12).

Namun, mantan wali kota Jakarta Pusat mengatakan ini lebih baik dari pada tahun lalu yang hanya mencapai 82 persen di tahun 2016. "Iya lebih tinggi, tahun lalu itu 82 persen 4-5 persen lah naiknya," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkeritik karena selama ini Pemprov saat melakukan pembayaran kerap dilakukan di akhir-akhir tahun.

"Karena itu tahun depan kita akan lakukan perubahan sehingga prestasi kinerja dari bukan hanya dinas tetapi juga pihak pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan itu melakukan pelaksanaan sepanjang tahun. Dan penagihan pun dilakukan secara bertahap sehingga tidak semuanya berkumpul di ujung. Kita akan panggil semuanya. Malam ini pak wagub juga ketemu pihak dunia usaha yang juga berpengaruh kepada serapan ini," ungkap Anies.

Untuk itu, ke depannya ia berharap dalam penagihan tidak dilakukan akhir-akhir tahun seperti ini sehingga penyerapan anggaran yang masih rendah tidak akan terulang.

"Saya mengelola Kemendikbud, (serapan anggaran) 93 persen-94 persen, karena kita atur speed-nya dengan baik. Jadi kalau pengaturannya baik maka uang bisa keluar sesuai progres program yang sering terjadi kalau sudah di ujung baru dibayar semua. itu fenomena di Jakarta seperti itu, maka kita akan ubah semuanya," katanya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil

Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.

Baca Selengkapnya
Gajian Terlambat, DPRD DKI Mengeluh
Gajian Terlambat, DPRD DKI Mengeluh

Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.

Baca Selengkapnya
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total

Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh

DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Baca Selengkapnya