Tak akan mampu 100 persen, DKI target penyerapan anggaran hanya 86 persen
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penyerapan anggaran tahun 2017 mencapai 86 persen. Namun sampai saat ini penyerapan anggaran baru mencapai 69 persen.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memprediksi penyerapan anggaran sampai akhir tahun tidak mencapai 100 persen.
"Nanti akhir tahun prediksi kita akan 86 persen. Penyebabnya pertama efisiensi hasil lelang. Kedua banyak pekerjaan yang tidak selesai, khususnya untuk rusun, di Dinas Kesehatan, di Dinas Pendidikan, ada beberapa kantor kelurahan juga tidak selesai jadi (penyerapan anggaran) sekitar 86 persen," kata Sekda di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/12).
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa fokus Anies Baswedan dalam mengatasi karhutla? Saat sesi menjawab pertanyaan terkait kebakatan hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan, Anies menegaskan bahwa harus mengutamakan pencegahan.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
Namun, mantan wali kota Jakarta Pusat mengatakan ini lebih baik dari pada tahun lalu yang hanya mencapai 82 persen di tahun 2016. "Iya lebih tinggi, tahun lalu itu 82 persen 4-5 persen lah naiknya," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkeritik karena selama ini Pemprov saat melakukan pembayaran kerap dilakukan di akhir-akhir tahun.
"Karena itu tahun depan kita akan lakukan perubahan sehingga prestasi kinerja dari bukan hanya dinas tetapi juga pihak pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan itu melakukan pelaksanaan sepanjang tahun. Dan penagihan pun dilakukan secara bertahap sehingga tidak semuanya berkumpul di ujung. Kita akan panggil semuanya. Malam ini pak wagub juga ketemu pihak dunia usaha yang juga berpengaruh kepada serapan ini," ungkap Anies.
Untuk itu, ke depannya ia berharap dalam penagihan tidak dilakukan akhir-akhir tahun seperti ini sehingga penyerapan anggaran yang masih rendah tidak akan terulang.
"Saya mengelola Kemendikbud, (serapan anggaran) 93 persen-94 persen, karena kita atur speed-nya dengan baik. Jadi kalau pengaturannya baik maka uang bisa keluar sesuai progres program yang sering terjadi kalau sudah di ujung baru dibayar semua. itu fenomena di Jakarta seperti itu, maka kita akan ubah semuanya," katanya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaKeluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca SelengkapnyaTarget itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya