Tak becus kelola sampah, kontrak PT GTJ diputus Ahok bulan ini

Merdeka.com - Kisruh sampah antara DKI dan DPRD Bekasi beberapa waktu berujung rencana pemutusan kontrak PT Godang Tua Jaya pada awal tahun ini. PT Godang Tua Jaya merupakan perusahaan swasta yang mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang.

Tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda rencana pemutusan kontrak itu ditekan. Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebutkan, pemutusan kontrak PT Godang Tua Jaya tetap dilakukan bulan ini hanya saja diundur sampai 11 Januari mendatang.

Sambil menunggu proses berjalan, Dinas Kebersihan mempersiapkan konsultan independen untuk mengaudit keuangan dan fasilitas menyeluruh PT Godang Tua Jaya.

"Mungkin nanti (pemutusan) kontraknya jadi mundur. Mundurnya sampai kapan, kita belum tahu karena menunggu konsultannya mengaudit itu," kata Isnawa di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/1).

Menurutnya, langkah ini dilakukan setelah adanya instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang meminta untuk tidak memutus kontrak terlebih dahulu sebelum keluar hasil audit independen itu.

"Perintah Pak Gubernur begitu. Auditnya audit menyeluruh terhadap pengelolaan Bantar Gebang. Biar yakin saat mengeluarkan SP3 sudah lengkap," ujarnya.

Disinggung mengenai siapa konsultan yang akan digandeng untuk mengaudit keuangan dan fasilitas PT GTJ, Isnawa enggan berkomentar lebih detil.

"Masih dicari karena kemarin terpotong dengan libur Natal dan Tahun Baru. Nanti kita informasikan," katanya.

Sementara itu, hingga kini, Pemerintah DKI diketahui masih berkewajiban memberikan tipping fee sekitar Rp 400 miliar ke pihak pengelola. Oleh sebab itu, upaya menggandeng konsultan ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ke depannya terjadi gugatan oleh PT GTJ.

"Kalau sampai ada keputusan hukum yang membuat jadi masalah sehingga sampah sampai nggak bisa dibuang ke Bantargebang kan jadi masalah Jakarta. Kita menganggarkannya satu tahun, maksimal," tandasnya.

"Kalau nanti keputusan inkracht-nya Agustus, sampai Agustus saja kita bayar tipping fee-nya," lanjut Isnawa saat dikonfirmasi.