Tak bisa ikut tes CPNS, guru bantu DKI demo minta kepala BKD dipecat
Merdeka.com - Belasan guru bantu menggelar aksi demonstrasi di Balai kota, Jakarta. Mereka menuntut agar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika dipecat. Agus dinilai diskriminatif karena banyak guru bantu yang tidak bisa mengikuti test computer assisted test (CAT) CPNS 2015.
Mereka membawa poster bertuliskan 'Turunkan Kepala BKD, pecat hari ini juga! Karena tidak becus mengurus guru bantu'. Ada juga protes 'Semua guru bantu harus jadi PNS'.
"Tuntutan kami untuk segera diikutkan tes CAT. Guru bantu ada 5.422 se-DKI, awalnya, terus kemarin yang ikut tes CAT 4.800-an, kami sisanya lagi sekitar 700 tidak ikut tes, dibagi 2 lagi," kata koordinator guru bantu, Fauzi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/5).
-
Apa yang membuat guru kesulitan? Viral, Video Guru Susah Sebut Nama Muridnya: Ini Bacanya Gimana ya? Sang guru kesulitan menyebut nama muridnya. Zaman semakin berkembang, nama-nama anak sekarang juga semakin unik dan terkadang sulit untuk diucapkan.
-
Siapa yang menolak menjadi PNS? Samad mengungkapkan bahwasanya sang ibu memintanya menjadi PNS, namun ia menolak.
-
Kenapa Kemenpan-RB perketat tes CPNS kedinasan? Hal itu untuk mencegah adanya joki CPNS beraksi.
-
Siapa yang mengungkapkan alasan penundaan rekrutmen CPNS? 'Jadi kenapa ini agak terlambat? Karena ada beberapa kompeten, itu kan masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami,' jelas dia.
-
Kenapa rekrutmen CPNS tertunda? Anas menjelaskan, penundaan ini disebabkan oleh sejumlah kementerian Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan usulan formasi ke pihaknya.
-
Kenapa guru kesulitan sebut nama? Viral, Video Guru Susah Sebut Nama Muridnya: Ini Bacanya Gimana ya? Sang guru kesulitan menyebut nama muridnya. Zaman semakin berkembang, nama-nama anak sekarang juga semakin unik dan terkadang sulit untuk diucapkan.
Fauzi mengatakan alasan guru-guru tidak dapat ikut tes karena permasalahan administrasi. Dia mencontohkan masalah ijazah yang tidak sesuai lulusan dengan mata pelajaran pun katanya juga menjadi kendala guru-guru tidak bisa ikut tes.
"Pertama dibilang ijazahnya kelas jauh, kuliah di Jakarta tapi induknya di Bandung atau Sukabumi, tidak linier (lulusan dengan mata pelajaran). Padahal, 4.800 itu ada yang sama ijazahnya, satu kampus, satu sekolah, satu kelas," tegas Fauzi.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Per Selasa 16 Juli 2024 total ada 107 guru honorer yang dipecat.
Baca SelengkapnyaAnggota dewan menyesalkan adanya pemecatan serentak.
Baca SelengkapnyaDisdik Jakarta telah mengingatkan sejak 2017, agar tak mengangkat guru honorer.
Baca SelengkapnyaData ribuan guru honorer di Jakarta itu didapat dari penambahan yang terakumulasi sejak 2016.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta telah melaksanakan rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait cleansing guru honorer.
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca SelengkapnyaAturan tersebut memberikan wewenang pada pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah proses seleksi PPPK di wilayahnya masing-masing.
Baca SelengkapnyaKomisi E DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan kepada Disdik DKI Jakarta imbas cleansing guru honorer
Baca Selengkapnyakebijakan cleansing guru honorer tindakan ngawur dan tidak berperikemanusiaan
Baca SelengkapnyaPuluhan guru honorer menyampaikan keluh kesahnya kepada Komisi X DPR karena tak kunjung diangkat menjadi PPPK.
Baca SelengkapnyaMassa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) itu mempersoalkan 51 calon peserta didik (CPD) lulusan SMPN 19 Depok yang dianulir dari 8 SMA Negeri.
Baca SelengkapnyaPosko dibuka karena LBH Jakarta menerima banyak aduan dari guru honorer yang terdampak cleansing.
Baca Selengkapnya