Tak kunjung sahkan APBD 2014, Jokowi ajak tarung DPRD
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kesal melihat ulah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang tak kunjung menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 sebesar Rp 69 triliun. Jokowi , sapaan Joko Widodo , mempertanyakan maksud DPRD yang terus mengulur waktu.
"Kalau sulit kita ajak tarung aja. Pokoknya jangan setengah-setengah. Kalau iya ya iya kalau gak ya enggak," ucap Jokowi dengan nada kesal, di sela acara pengarahan kepada seluruh SKPD, Camat, Lurah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (03/01).
Jokowi heran menanggapi sikap DPRD sebagai mitra kerja. Harusnya DPRD bersikap bijaksana sesuai fungsinya bukan memperlambat pengesahan anggaran yang berdampak pada lambannya realisasi program.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
"Kalau dinamikanya nanti seperti apa, kita terlambat terus. Kita sama dewan itukan mitra, seharusnya jangan ada pergesekan," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berhati-hati dalam menggunakan uang APBD nantinya. Selain itu, Jokowi mendorong agar SKPD tidak menyelesaikan proyek-proyeknya di akhir-akhir tahun sehingga realisasi penyerapannya masih rendah.
"APBD 2012 Rp 41 triliun dan tahun ini Rp 69 triliun. Masih ada 84,5 persen. Artinya, membelanjakan uang saja kita belum bisa. Sisanya saja Rp 7 triliun. Padahal nanti melompat jadi Rp 69 triliun," ungkap Jokowi .
Untuk itu, Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang program-program baru yang akan dimulai pada Maret dan selesai pada akhir Oktober. Namun, lanjut dia, permasalahan yang terjadi justru dari DPRD yang hingga saat ini belum disetujui pengajuan RAPBD 2013.
"Pokoknya nanti saya keluarkan, entah Ingub atau Pergub. Ini harus jadi tradisi baru. Walaupun persetujuan dari dewan belum ada," tandas wali kota Solo ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaJokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca Selengkapnya