Follow
Tak percaya Inspektorat, Jokowi gandeng swasta awasi proyek
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai, Inspektorat DKI Jakarta tidak pas untuk mengawasi program besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Oleh karena itu, Jokowi mengaku akan melakukan kerjasama dengan pihak swasta.
"Proyek besar seperti MRT (Mass Rapid Transit) dan Monorail, itu perlu pengawasan. Misalnya MRT masa yang cek Inspektorat, tidak pas. Inspektorat ngecek yang internal saja gak mampu," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/3).
Mengenai anggaran yang akan digunakan dalam rencana kerja sama dengan pihak swasta ini, Jokowi mengaku sudah menyediakannya.
-
Di mana jalan rusak yang Jokowi tinjau? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya ada dong, mestinya proyek besar seperti itu ada yang mengawasi. Pasti ada yang mengawasi," kata mantan wali kota Solo ini.
Sebelumnya pernah ada Pricewaterhouse Cooper (PwC) yang menemui Jokowi. Tapi ternyata Jokowi belum memilih perusahaan tersebut untuk pengawasan program Pemprov DKI Jakarta.
Sebab, Jokowi akan melakukan sistem lelang untuk menentukan siapa yang akan melakukan pengawasan. "Belum, masih dalam proses. Apapun proses itu menggunakan proses lelang. Lelang masih ada yang lain," tutupnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya
Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking sejumlah proyek IKN. Jokowi menyentil Menteri Basuki soal janji pembangunan tol.
Baca Selengkapnya
Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya
Menurut Jusuf Kalla, tidak semua orang bisa blusukan seperti Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ada protes dari investor ibu kota nusantara (IKN) kepada Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Moeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pertemuan Jokowi dan Airlangga dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyindir keras banyak pengusaha infrastruktur suka banting harga agar menang lelang
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi memberi sambutan saat groundbreaking Hotel Nusantara, Penajam Paser Utara, Kamis (21/9)
Baca Selengkapnya