Tak perlu selip amlop lagi urus perizinan di Pemkot DKI
Merdeka.com - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor Wali Kota Jakarta Timur, mendapatkan apresiasi dari warga. Selain pelayanannya cepat juga bebas pungutan liar (pungli). Dalam sehari, sekitar 200 orang mengurus berbagai perizinan di PTSP tersebut.
Eko Widiyanto (50), warga RT 03/05 Jatinegara Kaum, Pulogadung, mengatakan, pelayanan di PTSP saat ini lebih cepat dan tidak ada pungutan liar seperti sebelumnya.
"Sekarang warga merasa nyaman ngurus di PTSP. Karena cepat dilayani dan tidak perlu menyelipkan amplop di dalam map. Kalau ada yang dipersulit, kita laporan ke gubernur saja lewat qlue, kan gampang," ujar Eko yang juga mengaku sebagai ketua RT tersebut, dikutip dari BeritaJakarta.com, Senin (11/1).
-
Bagaimana Jakarta meningkatkan kenyamanan warganya? Jakarta dibangun lebih kekinian. Kalau kata anak sekarang, 'Instagramable Banget' Halte Transjakarta tak sekadar tempat naik turun penumpang. Sambil nunggu bus, kini bisa berselfie ria.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Gimana Pasuruan bikin PKL di Alun-alun lebih rapi? Tak hanya itu, Gus Ipul juga mengatakan nantinya para PKL akan diberi pakaian yang seragam sehingga telihat rapi dengan harapan mendatangkan lebih banyak pengunjung ke Alun-Alun Kota Pasuruan.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
Dwi Kristianto, salah satu petugas staf pelayanan di PTSP Jakarta Timur mengatakan, warga yang mengurus perizinan berkas lengkap, pasti cepat dilayani dan prosesnya cepat. Namun jika berkas tidak lengkap maka harus bolak balik untuk melengkapinya dan ini akan memakan waktu.
"Kami sarankan, warga yang akan mengurus perizinan apapun, berkasnya harus lengkap dan tidak perlu meminta tolong orang lain. Karena pasti akan ada biayanya. Tapi kalau mengurus sendiri pasti gratis," ujarnya. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).
Baca SelengkapnyaMenteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca SelengkapnyaArif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui perizinan acara Moto Gp di Mandalika, Lombok sangat rumit.
Baca SelengkapnyaBupati Enos menuturkan hadirnya Mall Pelayanan Publik ini bentuk perhatian pemerintah dengan cara jemput bola.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca SelengkapnyaCukup mendatangi MPP, masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan yang diinginkan dengan cepat, efektif, dekat dan transparan.
Baca SelengkapnyaSejak tadi pagi deretan sepeda motor memadati trotoar depan gedung DPRD DKI Jakarta
Baca Selengkapnya