Tak Persoalkan Pansus DPRD, Anies Juga Segera Periksa Penyerapan Anggaran di BUMD

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki realokasi anggaran penyertaan modal daerah (PMD) di semua BUMD). Pembentukan pansus bermula setelah mengetahui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) merealokasi PMD sebesar Rp 650 miliar untuk proyek dan tanpa persetujuan DPRD DKI.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak mempersoalkan pembentukan pansus seperti yang diinginkan DPRD.

"Nggak apa-apa biarin aja," kata Anies di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (16/11).

Orang lain juga bertanya?

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut pihaknya juga berencana memeriksa penyerapan anggaran setiap BUMD. Sebab dia melihat perbedaan hasil kinerja dengan penyerapan anggaran yang ada.

Bahkan Anies menyebut, selisih keduanya terlampau jauh. "Sebagian adalah karena tidak ditagihkan, buat saya yang penting adalah pekerjaannya selesai kemudian selisihnya dengan pembayaran jangan jauh-jauh," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memutuskan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki realokasi anggaran penyertaan modal daerah (PMD) di semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Realokasi yang telah dilakukan tersebut belum memiliki dasar hukum.

"Banggar merekomendasikan dibentuk Pansus untuk menyelidiki penggunaan PMD di semua BUMD, kita setujui ya," ujar Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Triwisaksana di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Kata dia, usulan Pansus tersebut disebabkan salah satu BUMD DKI yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyatakan telah merealokasi PMD sebesar Rp 650 miliar untuk proyek dan tanpa persetujuan DPRD DKI.

"Berdasarkan keterangan Jakpro tadi, kita periksa ternyata di Jakpro ada realokasi tanpa ada regulasi," ucapnya.

Sani sapaan dari Triwisaksana mengatakan PMD tersebut rencananya dialokasikan untuk mengakuisisi PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Kemudian karena tidak terealisasi, seharusnya dikembalikan ke kas daerah sesuai dengan peraturan daerah (Perda).

Lanjut dia, terdapat 10 BUM yang PMD nya masih mengendap hingga total mencapai Rp 4,4 trilliun. Akan tetapi, sebesar Rp 2,6 triliun masih dapat digunakan untuk proyek sesuai proposal yang diajukan setiap BUMD.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)