Follow
Takut bermasalah nantinya, ketua DPRD DKI ngaku hati-hati isi LHKPN
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap wakil rakyat di tingkat daerah paling malas mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jika dipersentasekan, anggota DPRD yang belum melaporkan harta kekayaan mencapai 75 persen.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan sedang mendata semua berkas sehingga tak ada kesalahan nantinya.
"Karena saya baru sebagai ketua, saya juga masih mempersiapkan laporan kekayaan saya ini. Sedang kita data," kata Prasetio di DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/4).
-
Siapa yang perlu diperbaiki? 'Ada kemungkinan beberapa pemain yang tidak menunjukkan perkembangan akan digantikan oleh pemain lain. Terlebih lagi, dalam turnamen ini, ada tiga pemain yang tidak dapat ikut serta, yaitu Jens Raven, Welber Jardim, dan Kafiatur Rizky,' jelas Akmal.
-
Mengapa surat pernyataan kesalahan dibuat? Surat pernyataan kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan atau kesalahan yang telah dilakukan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa isi surat pernyataan kesalahan? Surat pernyataan kesalahan biasanya berisi pengakuan secara terbuka atas kesalahan yang telah dilakukan, diikuti dengan penjelasan mengenai alasan atau faktor yang mendorong terjadinya kesalahan tersebut.
-
Bagaimana cara memperbaiki proyek? Mendapati ketidaksesuaian ini, Rudy menegur pelaksana proyek dan meminta untuk memperbaiki sesuai dengan kontrak perjanjian proyek.
Prasetyo mengungkapkan, dirinya harus mengoreksi betul semua data yang ada. Sebab jika terburu-buru menyerahkan berkasnya dan ada kekurangan, maka akan menimbulkan permasalahan nantinya.
"Kan kalau dilaporkan tapi ada kekurangan sedikit nanti jadi masalah. Jadi memang harus dikoreksi benar," ungkapnya.
"Mungkin saya punya ban serap yang ada harganya. Mungkin saya punya empang buat ikan. Yang seperti itu kan juga harus dilaporkan. Jadi didata semua sampai lengkap," tutupnya.
Sebelumnya KPK mengungkapkan, anggota DPRD yang belum melaporkan harta kekayaan mencapai 75 persen. Sedangkan DPR mayoritas sudah melapor tinggal 13 persen lagi.
"Sebagian besar (yang belum melapor LHKPN) DPRD. DPRD itu 75 persen itu belum melapor, kalau DPR (belum lapor) 13 persen atau sekitar 74 orang," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwatta, di Gedung KPK, Jumat (18/3).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DKPP mengingatkan KPU agar berhati-hati sehingga penetapan DCT tidak menimbulkan banyak aduan.
Baca Selengkapnya
Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca Selengkapnya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.
Baca Selengkapnya
Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca Selengkapnya
Salah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca Selengkapnya
Andika Perkasa menanggapi soal dugaan pembobolan data pemilu KPU
Baca Selengkapnya
KPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca Selengkapnya
Masalah tersebut seperti data pemilih yang tidak akurat, distribusi logistik, hingga kerusakan alat dan surat suara.
Baca Selengkapnya