Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Takut ditegur KPI, industri media buramkan bagian vital di tayangan

Takut ditegur KPI, industri media buramkan bagian vital di tayangan Ilustrasi menonton televisi. ©2014 Merdeka.com/shutterstock.com/Dmitriy Karelin

Merdeka.com - Proses pemburaman bagian vital tertentu dari karakter yang ditayangkan media televisi menjadi polemik tersendiri. Sempat muncul tayangan Putri Indonesia yang diburamkan atau diblur bagian tertentu di Indosiar dan menuai komentar di media sosial.

‎"Blur ini yang rame di media, artinya kita tidak saling menyalahkan karena berpedoman pada P3SPS. Kita blur karena takut ditegur KPI. Memang ke depan harusnya ada pemahaman konkret terkait blur itu seperti apa?‎" kata Direktur Utama PT Indosiar Visual Mandiri Imam Sudjarwo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).

Sedangkan Direktur MNC Group yang juga Wakil Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Syafril Nasution, menjelaskan pihaknya ketakutan atas peraturan KPI. Maka dari itu sampai sempat melakukan blur terhadap bagian tertentu dari tokoh kartun film Doraemon yaitu Sizuka.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau kita bicara pengalaman, kami pernah dapat teguran, ada satu animasi, mohon maaf sebelumnya, berciuman, memakai bikini, sehingga saking takutnya bagian program kami begitu kerasnya teguran-teguran ini. Doraemon pun yang pakai bikini terpaksa diblur, jadi memang kami di sini mohon bantuan dari KPI mungkin lebih jelas saja mana-mana yang perlu diblur," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengakui bahwa ada tayangan putri Indonesia yang telah diblur Indosiar. Namun yang beredar di media sosial justru telah diedit, bukan bagian tertentu tapi hampir seluruh tubuh putri Indonesia diblur.

"Tadi ada penjelasan dari Dirut Indosiar terkait putri Indonesia. Blur yang beredar di sosial media itu sudah hasil photoshop. Aslinya gak seperti itu," ujarnya.

Menurut Politisi PKS ini, KPI sudah memiliki peraturan terkait pemburaman. Namun belum ada sinkronisasi pemahaman antara industri televisi dengan KPI.

‎"Tinggal implementasinya saja yang orang masih belum jelas betul bagian mana, dalam konteks apa diblur. Tolak ukur Blur di KPI. Cuma mungkin dalam penerapannya TV-TV merasa belum jelas. Kalau itu kan bisa didiskusikan antara KPI dengan industrinya," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran: Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang
RUU Penyiaran: Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang

Sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran berpotensi menjadi pasal karet

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan

RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.

Baca Selengkapnya
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.

Baca Selengkapnya
Tak Kekang Kebebasan Pers, DPR Sebut Revisi UU Penyiaran untuk Harmonisasi UU Cipta Kerja
Tak Kekang Kebebasan Pers, DPR Sebut Revisi UU Penyiaran untuk Harmonisasi UU Cipta Kerja

Menurut dia, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban

Baca Selengkapnya
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda

Revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.

Baca Selengkapnya
Pelarangan Tayangan Jurnalistik Investigasi Tuai Kritik, Begini Penjelasan DPR
Pelarangan Tayangan Jurnalistik Investigasi Tuai Kritik, Begini Penjelasan DPR

Banyak pihak menilai bahwa pelarangan tayangan jurnalistik investigasi di televisi justru membatasi kebebasan pers

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo

Beberapa Pasal dikabarkan tumpang tindih hingga membatasi kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.

Baca Selengkapnya
ATVSI Buka Puasa Bersama DPR hingga Kemenkominfo: Tv Indonesia Masih Eksis walau Ekonomi Tak Baik-Baik Saja
ATVSI Buka Puasa Bersama DPR hingga Kemenkominfo: Tv Indonesia Masih Eksis walau Ekonomi Tak Baik-Baik Saja

ATVSI Buka Puasa Bersama DPR hingga Kemenkominfo: Tv Indonesia Masih Eksis walau Ekonomi Tak Baik-Baik Saja

Baca Selengkapnya
Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers
Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Rancangan PP Kesehatan Dikritik Karena Belum Libatkan Serikat Pekerja
Rancangan PP Kesehatan Dikritik Karena Belum Libatkan Serikat Pekerja

Dia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan industri periklanan maupun industri kreatif

Baca Selengkapnya
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers

Sebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers

Baca Selengkapnya