Tanggapan Anies Digugat Warga Soal Polusi Udara di Jakarta

Merdeka.com - Sejumlah warga yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Greenpeace Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden karena kualitas udara Jakarta yang buruk. Menanggapi gugatan itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.

"Negara ini adalah negara hukum dan setiap warga negara setiap badan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum atas semua masalah yang dianggap perlu. Jadi kita hargai kita hormati nanti biar proses hukum berjalan," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/7).

Anies menyebut, kualitas udara yang buruk dipengaruhi banyaknya penggunaan transportasi pribadi. Oleh karena itu, dia mengajak warga mulai gunakan transportasi umum.

"Karena itu saya mengajak semua untuk kurangi kendaraan pribadi. Mari gunakan kendaraan umum, Transjakarta, MRT. Mari semuanya semua dari kita kurangi penggunaan kendaraan pribadi karena kualitas udara ini bukan disebabkan satu dua profesi aja, tapi oleh kita semua termasuk teman kita yang melakukan tuntutan," ucap Anies.

"Teman-teman kita yang melakukan tuntutan hukum itupun kita-kita semua senyatanya ikut melakukan kontribusi pada penurunan kualitas udara. Kecuali udah pada naik sepeda semua, kalau semua udah naik sepeda itu lain," sambungnya.

Namun demikian, katanya, Pemprov DKI Jakarta juga memikirkan solusi jangka pendek mengatasi polusi di Jakarta. Seperti menambah alat ukur udara, mewajibkan ini emisi bagi seluruh kendaraan maupun bengkel.

"Kita akan mewajibkan perpanjangan izin bengkel harus ada fasilitas uji emisi. Semua bengkel Jakarta 750 bengkel resmi harus memiliki kemampuan ini emisi, begitu juga pom bensin," tegas Anies.

Diketahui, sejumlah warga melayangkan gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) kepada sejumlah lembaga pemerintahan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

Terdapat tujuh tergugat yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.