Target PAD diturunkan karena pajak online belum maksimal
Merdeka.com - Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Tahun 2013 diturunkan sebesar Rp 406,35 miliar dalam Perubahan APBD DKI 2013 dari target Penetapan APBD 2013 sebesar Rp 26,67 miliar. Hal ini karena pajak online tidak berjalan baik.
"Penurunan target PAD untuk perubahan kan. Karena dari pajak, mereka (DPP) tidak bisa. Kalau kita mau kejar target itu, kita tidak punya sistem canggih. Kita terbentur dengan sistem," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ), di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (29/8).
Sistem yang belum berjalan secara online terlihat dari penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Semua bank swasta belum mau ikut sebagai tempat untuk menyetorkan pajak tersebut. Hal itu menyulitkan para wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo pada hari Rabu (28/8).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Dimana tempat bayar pajak online? Anda bisa melakukan pembayaran melalui berbagai platform seperti marketplace dan e-wallet.
-
Kenapa ERP di Jakarta terhambat? 'ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders,' kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Kenapa kemacetan di Jakarta jadi semakin kompleks? Sedangkan sejak 1990 hingga saat ini, kemacetan semakin kompleks akibat meningkatnya jumlah kendaraan, ketidakdisiplinan pengemudi, dan tingginya kendaraan pribadi.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Kenapa kemacetan di Jakarta semakin parah? Indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia. Berdasarkan riset TomTom InterInternational.
Penurunan PAD juga karena penerapan pajak online yang ditemukan tidak sesuai di lapangan. Ternyata sistem yang diterapkan telah ketinggalan zaman, tidak pernah diperbarui dan tidak ada tenaga IT yang dapat mengoperasikan sistem tersebut.
"Sistem pembayaran PBB belum semua bank ikut kan. Lalu pajak online ternyata tidak sesuai dengan lapangan. Ada sistem tapi orang IT tidak ada. Sehingga terjadi pelanggaran teknis dan non teknis sih. Sebenarnya mereka cari alasan saja. Mereka pindah sistem yang jadul, nakal-nakal juga," jelasnya.
Kenakalan tersebut akan segera diselidiki. Bila kesalahan tersebut disengaja untuk memperlambat realisasi penerimaan pajak atau ada tindakan penyelewengan keuangan daerah, maka pihaknya akan memberikan sanksi sesuai aturan. "Yang nakal-nakal akan kita cari sanksinya seperti apa," ujarnya.
Seperti diketahui, penurunan target PAD DKI 2013 terjadi karena retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 66,63 persen. Begitu juga dengan lain-laian PAD yang sah juga mengalami penurunan sebesar 1,69 persen.
Untuk Retribusi Daerah, pada Penetapan APBD 2013 direncanakan Rp 1,50 triliun. Lalu pada Perubahan APBD 2013 mengalami penurunan sebesar Rp 999,41 miliar atau 66,63 persen menjadi Rp 500,58 miliar. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah juga mengalami penurunan sebesar Rp 47,92 miliar atau 1,69 persen atau menjadi Rp 2,78 triliun dari awalnya Rp 2,83 triliun.
Untuk Pajak Daerah, komponen Pajak Daerah yang mengalami penurunan, yaitu Pajak Pemanfaatan Air Tanah yang turun Rp 50 miliar atau 29,41 persen. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaGibran mengaku akan membentuk lembaga khusus untuk penerimaan negara yang dikomandoi Presiden.
Baca SelengkapnyaBasuki mengutarakan peralihan menuju sistem MLFF memang punya tantangan tersendiri.
Baca SelengkapnyaLatar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaPajak merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari bangsa dan negara. Pembayaran pajak seharusnya tidak membutuhkan upaya dan kesulitan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan kementerian lembaga untuk membuat aplikasi baru.
Baca SelengkapnyaCore tax administration system adalah suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Cilegon kembali melakukan langkah strategis dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaPembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
Baca Selengkapnya