Tata Kampung Akuarium, Anies-Sandi akan revisi Perda tata ruang dan zonasi
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menata Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Guna memuluskan niatannya itu, Wakil Gubernur DKI, Jakarta Sandiaga Uno mengisyaratkan akan merevisi Perda No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ).
Sandi mengatakan, Pemrov DKI sudah menerima sejumlah usulan warga dan organisasi non pemerintah dalam menata Kampung Akuarium. Konsep yang diajukan bermacam-macam.
"Ada dua lantai, delapan lantai. Ada pula yang menyampaikan konsep rumah harus berbasis seperti rumah hibrid," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/4).
-
Mengapa Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program? Dalam menangani permasalahan kemiskinan ekstrem dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program-program yang berhubungan langsung dengan rencana aksi terpadu kemiskinan ekstrem sekaligus penurunan tingkat pengangguran terbuka sehingga program-program pembangunan lebih terarah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
-
Kenapa Kemendag revisi Permendag? Terdapat beberapa evaluasi terhadap peraturan sebelumnya berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, Kemendag membuat sejumlah perubahan agar peraturan di bidang ekspor dapat lebih implementatif.
-
Bagaimana rumah singa direnovasi? Pada tahun 1860, Tan Kong Seng merenovasi rumahnya. Ia mendatangkan lantai marmer dan pagar besi dari italia.
-
Kenapa rumah dinas diubah menjadi taman rekreasi? Chacha dan suami, Dico Ganinduto, menyadari bahwa rumah dinas mereka terlalu luas untuk mereka berdua dan keluarga. Tercetuslah ide untuk membuat tempat yang menyenangkan bagi masyarakat Kendal.
-
Kenapa revisi UU Desa diusulkan? Mereka memandang revisi UU Desa dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun atau 9 tahun. Selain itu, revisi UU ini juga dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan perangkat desa, serta perlindungan hukum bagi kepala desa dan perangkat desa dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa.
-
Siapa yang mengatur aturan renovasi rumah KPR? Melansir Rumah123, aturan tentang renovasi rumah sejatinya bukan datang dari pihak perbankan melainkan pengembang. Lantas, apa saja aturan renovasi rumah yang umum diberlakukan oleh developer? Berikut di antaranya:
"Tentunya memastikan bahwa aspek ekonominya, pendidikan, aspek sosialnya bisa terpetakan di sana," sambung dia.
Sandi ingin menjadikan Kampung Akuarium sebagai contoh. "Ini merupakan test case buat kita bisa gak menata dan mengembalikan rasa keadilan kepada masyarakat yang waktu itu secara brutal dilakukan oleh pemprov sendiri. Ini yg kita ingin kembalikan rasa keadilan di kampung akuarium," ujarnya.
Namun sebelumnya, Pemprov DKI akan lebih membuat regulasi sebagai payung hukum untuk menata Kampung Akuarium. Agar dalam pelaksanaannya tidak berseberangan dengan hukum.
"Pemrov harus memberikan contoh. Kami tidak boleh membangun tanpa ada perizinannya atau regulasi yang sesuai karena harapan kita penataan ini sesuai dengan koridor hukum," ungkap dia.
Yang memungkinkan adalah merevisi Perda No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ). Menyusul, adanya sejumlah wilayah hunian yang berubah menjadi wilayah komersil.
"Ini yang menjadi konsep kita ke depan tahun 2019 itu yang dimungkinkan adalah revisi terhadap tentunya tata ruang. Karena sekarang ini bukan hanya di kawasan kampung kumuh. Tapi di daerah misalnya Kemang, Senopati. Tempatnya perumahan tapi dijadikan tempat jualan," tutup dia.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setidaknya ada sembilan poin perubahan dalam revisi UU IKN.
Baca SelengkapnyaSalah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.
Baca SelengkapnyaHal ini ditegaskan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, anggaran pembangunan IKN amat besar.
Baca SelengkapnyaRisiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk Ranperda RPJPD akan dilaksanakan satu tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPNĀ menemukan adanya ketidaksesuaian pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada PIK 2.
Baca SelengkapnyaKetua DPR terima perwakilan massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca SelengkapnyaRevisi UU IKN yang baru untuk memberikan kewenangan lebih terhadap OIKN dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi pengelola anggaran.
Baca Selengkapnya