Taufik minta Pemprov DKI tak usir warga rusunawa menunggak

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta meminta eksekutif untuk melakukan evaluasi terhadap penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang menunggak. Jangan sampai ada aksi pengusiran kepada mereka yang tengah sulit ekonominya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Pemprov DKI harus melakukan survei mengenai keadaan ekonomi warga penghuni rusunawa. Jangan sampai keputusan yang diambil nantinya akan merugikan masyarakat.

"Saya kita pelajari dahulu ya, karena bisa jadi ekonominya sulit. Jadi saya minta Pemda jangan kemudian menggusur atau mengeluarkan mereka dari rusun," katanya kepada merdeka.com, Selasa (8/8).

Politisi Partai Gerindra ini meminta Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan khusus untuk mengatasi tunggakan yang mencapai Rp 32 miliar itu.

"Harus ada kebijakan lain, karena ekonomi kita yang sulit," jelasnya.

Taufik mengungkapkan, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memberdayakan warga rusunawa harus direalisasikan. Namun, dia meminta kepada eksekutif untuk mengajukan anggaran untuk menjalankannya.

"Saya kira dia (Pemprov DKI) harus menganggarkan, kalau enggak bagaimana mau jalan," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menegaskan tidak akan mengusir penghuni rusun yang menunggak pembayaran.

"Kita kan pemerintah melayani masyarakat, enggak mungkin kita kejam sama masyarakat kita, enggak kita usir," ungkapnya di Jakarta, Selasa (8/8).

"Orang hidup itu ada konsekuensi ada pembiayaan Tuhan aja kasih pajak kita apa itu harus bayar zakat fitrah. Itu kan ibadah, kalau dia bayar rusun ibadah sama keluarganya jadi nyaman," sambungnya.

Namun Saefullah menegaskan perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membayar rusun, karena uang dari pembayaran untuk meningkatkan dan memperbaiki rusun sendiri bukan untuk Pemprov DKI.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menyindir banyak warga rusun yang mampu membeli rokok tapi tidak mampu membayar rusun. Hal itu menurutnya sangat tidak masuk akal.

"Analogi saya sama rokok saja lah kalau teman-teman saudara kita ngerokok coba dipikirkan Rp 22.000 satu bungkus rokok, 10 kali Rp 220.000 kalau 4 minggu sudah Rp 840.000 hampir Rp 1 juta. Mari kita bangun kesadaran (bayar rusun). Karena ini bukan masuk dalam kas pemerintah ini akan dikembalikan untuk rusun itu," pungkasnya.